Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun Di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang

Rahayu, Tuti (2013) Implementasi Kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun Di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41587.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi kebijakan Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang, khususnya yang terkait dengan Bentuk Partisipasi Masyarakat, Kendala yang dihadapi serta Upaya atau strategi yang dilakukan dalam meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Mendukung Program Wajib Belajar 9 Tahun Di Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang Penelitian ini mengggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Informan penelitian adalah: Informan Pangkal, orang tua murid yang memiliki anak usia 13 - 15 tahun. Orang tua murid tersebut terdiri dari Pengurus Komite Sekolah, bukan Pengurus Komite Sekolah dan Tokoh Masyarakat maupun pemerintah. Informan pokok yakni para kepala Sekolah SMP di Kecamatan Serawai. Informan kunci, yakni Camat dan UPT Kecamatan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sintang. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan rujukan pemecahan masalah menggunakan Edweard III (1982:45) yang antara lain; komunikasi, sumberdaya, sikap pelakana dan struktur birokrasi. Dengan tujuan penelitian partisipasi mnasyarakat yang rendah, kendala dalam partisipasi masyarakat dalam pendidikan serta strategi dalam mengatasi kendala yang dihadapi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat yang antara lain dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat faktor giografis dan kemiskinan. Hasil analisis yang dilakukan terhadap data penelitian dalam mengungkap dan menjawab pertanyaan penelitian adalah Kendala atau hambatan yang terjadi dalam rangka melaksanakan program penyelengaraan pendidikan melalui Program Wajib Belajar 9 Tahun melalui partisipasi masyarakat dalam hal ini orang tua siswa/siswi, disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya: sekolah belum sepenuhnya melibatkan orang tua siswa/siswi dalam kegiatan pengambilan keputusan, masih ada kecenderungan belum adanya keterbukaan mengenai kinerja sekolah, kurang adanya usaha dalam meningkatkan kemampuan pihak sekolah secara profesional dan belum secara aktif menjalin hubungan dengan orang tua siswa, terutama mereka yang mempunyai jabatan atau pengusaha.

Actions (login required)

View Item