Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Wakatobi

Agus, Rahman (2011) Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Wakatobi. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 40679.pdf Download (12MB) | Preview

Abstract

Penelitian mengangkat masalah bagaimana implementasi kebijakan pelayanan IMB dan seberapa besar kontribusi penerimaan retribusi IMB terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Wakatobi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan implementasi kebijakan pelayanan IMB dan menganalisis besarnya kontribusi penerimaan retribusi IMB terhadap pendapatan asli daerah (PAD) di Kabupaten Wakatobi. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan metode analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, yaitu memberikan pengamatan dan penggambaran terhadap aspek-aspek penelitian, kemudian mendeskripsikan aspek-aspek tersebut, yaitu implementasi kebijakan dan kualitas pelayanan. Untuk menemukan fakta-fakta yang diamati maka peneliti melakukan investigasi dengan cara mewawancarai beberapa informan kunci, meliputi aparat pemerintah daerah yang terkait langsung dengan pelaksanaan kebijakan IMB, anggota DPRD dan masyarakat yang telah mengurus IMB, juga mengumpulkan informasi lain dalam bentuk tulisan dan laporan yang berada di tempat penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, yaitu kumpulan daftar pertanyaan untuk melakukan tanya jawab kepada informan kunci dan dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dan informasi dari buku, laporan dan literature kepustakaan lain yang ada hubungannya dengan obyek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pelayanan IMB di kabupaten Wakatobi belum berjalan efektif yang disebabkan oleh faktor implementasi kebijakan yang belum berjalan baik, utamanya menyangkut kompetensi staf yang belum memadai, tingkat pengawasan yang masih lemah, dukungan politik dari legislatif yang masih rendah dan tingkat komunikasi yang belum baik. Sedangkan faktor kualitas pelayanan yang diberikan dalam pelayanan IMB secara keseluruhan dapat dikatakan sudah baik atau sudah memuaskan masyarakat yang mengurus izin. Simpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa implementasi kebijakan pelayanan izin mendirikan bangunan dalam meningkatkan PAD di Kabupaten Wakatobi belum berjalan efektif. Dalam arti, belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Wakatobi sehingga sasaran implementasi kebijakan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) bagi Kabupaten Wakatobi sampai saat ini belum tercapai.

Actions (login required)

View Item