Oktavina, (2019) Implementasi Kebijakan Publik dalam Pembangunan Kebun Masyarakat (PLASMA) dengan Pola Kemitraan Antara Masyarakat Dengan Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Barito Timur. Masters thesis, Universitas Terbuka.
|
Text
43837.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB) | Preview |
Abstract
Salah satu regulasi yang memberikan angin segar bagi masyarakat yang berada di sekitar wilayah perkebunan kelapa sawit ialah regulasi tentang kewajiban sebuah perusahaan untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar perkebunan. Kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah tentang pembangunan kebun masyarakat terangkum dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 58 menyatakan bahwa "Perusahaan Perkebunan yang memiliki Izin Usaha Perkebunan atau Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya wajib memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar paling rendah seluas 20% dari total luas areal kebun yang diusahakan oleh Perusahaan Perkebunan". Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pola kemitraan dalam pembangunan kebun masyarakat (plasma), dan bagaimana keterlibatan pemerintah dalam implementasi kebijakan pola kemitraan pembangunan kebun masyarakat (plasma). Metode pengambilan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan wawancara/kuisioner, observasi di lapangan, dan studi dokumentasi. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teori Van Meter dan Van Hom. Hasi1 penelitian menunjukan bahwa Implernentasi Kebijakan berjalan cukup baik dan kebijakan diterima oleh perusahaan perkebunan dan juga diterima oleh rnasyarakat di Kabupaten Barito Timur. Serta ada keterlibatan Pemerintah Daerah dalam mendorong pembangunan kebun untuk masyarakat melalui pembinaan dan sosialisasi kepada perusahaan perkebunan. Namun masih belum terlihat keterlibatan Pemerintah Daerah dalam pemberian sanksi bagi perusahaan perkebunan yang belum atau tidak dapat merealisasikan pembangunan kebun masyarakat (plasma), sebagaimana tertuang dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan, pasal 60 ayat (2). Saran ke depan, Pemerintah Daerah perlu mendorong perusahaan perkebunan agar merealisasikan kewajiban plasma sesuai regulasi, Pemerintah Daerah juga dapat mengambil sikap tegas untuk memberikan sanksi administrative bagi perusahaan perkebunan yang tidak atau belum merealisasikan pembangunan kebun masyarakat (plasma).
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Additional Information (ID): | 43837.pdf |
| Uncontrolled Keywords: | Policy, Development of Community plantation Smallholders (Plasma),Kebijakan, Pembangunan Kebun Masyarakat (Plasma). |
| Subjects: | 300 Social Science > 350-359 Public Administration and Military Science (Administrasi Negara dan Ilmu Kemiliteran) > 351 Public Administration (Administrasi Negara) |
| Divisions: | Tugas Akhir Program Magister (TAPM) > Magister Ilmu Administrasi Publik |
| Depositing User: | Praba UT |
| Date Deposited: | 22 Oct 2019 01:54 |
| Last Modified: | 04 Nov 2019 02:16 |
| URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/8727 |
Actions (login required)
 |
View Item |
