Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Terhadap Kinerja Guru Di Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah

Yunus, M. (2013) Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru Dalam Jabatan Terhadap Kinerja Guru Di Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41357.pdf Download (15MB) | Preview

Abstract

Kebijakan sertifikasi bagi guru dan dosen memang suatu langkah yang strategis untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Penelitian ini mengkaji tentang Bagaimana implementasi dan dampak dari kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah. Fokus yang objek penelitian ini adalah dampak implementasi sertifikasi guru dalam jabatan terhadap kinerja guru dengan menggunakan metode studi kasus pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah dan jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 26 guru dari berbagai jenjang sekolah yang telah lulus sertifikasi dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2011.Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan dua cara yaitu: Instrumen pengumpulan data primer yaitu berupa kuesioner (angket) yang akan dibagikan dan diisi oleh guru-guru yang menjadi sampel penelitian, dan wawancara (indepth interview) dan instrumen pengumpulan data sekunder Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data dengan model analisis interaktif, penelitian selalu membuat reduksi data dan sajian data sampai penyusunan kesimpulan. Hasil Penelitian adalah sebagai berikut: 1). Kebijakan sertifikasi guru dalam jabatan di Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah telah diimplementasikan sesuai dengan mekanisme sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah dan Permendiknas. Umumnya semua komponen dalam kebijakan sertifikasi dapat dipenuhi oleh para guru. Namun demikian dari semua komponen kebijakan sertifikasi guru yang terimplementasi, ada 1 (satu) komponen yaitu Karya Pengembangan Profesi yang kurang terpenuhi oleh para guru. Hal ini disebabkan karena memang banyak guru-guru tidak mengikuti kegiatan tersebut akibat kurangnya frekuensi penyelenggaraan kegiatan-kegiatan seperti itu. 2). Implementasi kebijakan publik tentang pelaksanaan Hasil Sertifikasi Jabatan Guru membawa dampak yang positif bagi peningkatan kinerja guru, di mana tingkat pencapaian kinerja tertinggi yang mencakup 8 (delapan) komponen yaitu motivasi, kedisiplinan, Tanggung Jawab, Kejujuran, Keteladanan, Etos Kerja, inovasi dan Kreativitas serta Kompetensi berkisar 52%-66%. Sikap ditunjukkan dengan ketertarikan para guru di Kabupaten Sukamara untuk mengikuti kegiatan sertifikasi guru. Para guru menyambut antusias kebijakan sertifikasi guru tersebut karena selain menjadikan mereka lebih profesional juga dapat meningkatkan taraf hidup dengan pemberian tunjangan profesi. Dampak lainnya terlihat dari sumber daya yang sangat terkait dengan kualitas peserta sertifikasi di kabupaten Sukamara. Pelaksanaan sertifikasi guru memberikan dampak peningkatan jumlah guru yang melakukan pendidikan sampai jenjang S1 untuk memenuhi persyaratan sertifikasi sekaligus menambah pengetahuan sesuai bidang yang mereka pilih. Penelitian ini merekomendasikan agar pemda dan sekolah membantu pelaksanaan sertifikasi guru supaya sesuai prosedur yang direncanakan dengan memfasilitasi dan memberi kemudahan setiap peserta sertifikasi guru untuk memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Selain itu perlunya dukungan terhadap pelaksanaan sertifikasi melalui penerapan sistem yang lebih partisipatif dengan memberi kesempatan kepada semua guru untuk segera memenuhi persyaratan untuk mengikuti sertifikasi guru dan diadakannya pelatihan-pelatihan yang dapat menunjang kemampuan dan kompetensi guru secara rutin.

Actions (login required)

View Item