Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pratiwi, Ratna (2012) Implementasi Kebijakan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 40877.pdf Download (12MB) | Preview

Abstract

Kota Pangkalpinang sebagai salah satu Kota yang dipilih untuk menerapkan e-KTP ditahun 2012, memiliki kewajiban untuk menyelesaikan penerapan e-KTP di akhir Desember 2011, sehingga sudah harus menerapkan e-KTP pada awal Bulan agustus 2011. Tetapi dikarenakan peralatan yang telat datang, Kota Pangkalpinang baru bisa menerapkan e-KTP pada akhir bulan September. Berkaitan dengan Hal tersebut maka diperlukan adanya evaluasi kesiapan (readiness assessment) dari penerapan e-KTP di Pangkalpinang. Evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kesiapan dari penerapan di Kota Pangkalpinang serta apa saja factor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat kesiapan penerapan program ini. Metode penelitian yang digunakan adalah Metode Deskriptif kualitatif yang diarahkan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana kesiapan penerapan e-KTP di Kota Pangkalpinang serta apa saja factor pendukung dan penghambat kesiapan penerapan program ini. Sedangkan Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dimana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Sedangkan unit analisis datanya adalah organisasi yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang dan seluruh kantor kecamatan Kota Pangkalpinang. Dalam Mengevaluasi kesiapan penerapan e-KTP, digunakan 5 dimensi penilaian yaitu kebijakan Publik, penggunaan TIK, Infrastruktur keuangan, sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi informasi. Berdasarkan analisis dan interpretasi data, diketahui bahwa Kota Pangkalpinang sudah siap menerapkan e-KTP, dimana hasil evaluasi kesiapan menunjukkan bahwa Kota Pangkalpinang berada pada tingkatan siap. factor yang menjadi pendukung kesiapan adalah kualitas SDM, Jumlah SDM, regulasi dan sosialisasi. sedangkan factor yang menghambat adalah kurangnya alat, cuaca yang kurang mendukung, keterlambatan alat, dan kurang proaktifnya masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang jelas antara kuadra ( konsorsium penyedia alat, Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil dan semua kecamatan di Kota Pangkalpinang seperti diadakannya rapat koordinasi agar tidak terjadi permasalahan dalam pengadaan alat kedepannya. Selain itu diperlukan juga kegiatan sosialisasi, baik berupa penyuluhan maupun iklan layanan masyarakat dimedia cetak maupun elektronik, mengenai pentingnya pendataan kependudukan, agar masyarakat dapat lebih proaktif lagi dalam berbagai kegiatan pendataan kependudukan. sehingga kedepannya, data kependudukan yang diperoleh dapat lebih tepat dan akurat untuk mendukung program pembangunan yang menjadi fungsi dari penerapan e-KTP.

Actions (login required)

View Item