Susanto, Imam Ardi (2019) Implementasi Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik (LPSE) Pemerintah Kota Bima Propinsi Nusa Tenggara Barat. Masters thesis, Universitas Terbuka.
|
Text
44168.pdf Download (7MB) | Preview |
Abstract
Kebijakan pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) telah diterapkan oleh pemerintah provinsi, kota dan kabupaten di Indonesia. Heeks (2006) dan Inrajid (2011) menggambarkan implementasi e-government yang meliputi e-procurcment masih kerap gaga! di negara berkembang. Kumar (2002) menggambarkan bahwa e-govermnent di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah Kata Bima telah mencanangkan pelaksanaan LPSE sejak tahun 2012, namun realisasi program mulai aktif pada awal tahun 2013. Pennasalahan utama yang dikaji dalam penelitian ini adalah (i) Bagaimana implementasi kebijakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi serta akses pasar dalam rangka pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kata Bima. (ii) Bagaimana potensi tiga faktor pendukung penerapan e-government, yaitu: ketersediaan layanan online,ketersediaan infrastruktur telekomunikasi dan ketersediaan SOM terampil didalam melancarkan implementasi LPSE. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah (i) untuk menjelaskan penerapan LPSE dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas,efisiensi serta akses pasar atas proses pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kata Bima. (ii) menjelaskan bagaimana tiga faktor, yakni ketersediaan layanan online,ketersediaan infrastruktur telekomunikasi serta SDM terampil dalam melancarkan penerapan LPSE. Oesain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Sumber data dan infonnasi diperoleh dari seluruh stakeholder yang terkait dengan pelayanan LPSE serta hal-hal lain administrasi perizinan. Sumber data primer diperoleh dari narasumber melalui wawancara terstruktur, sedangkan sumber data sekunder diperoleh dari dokumen melalui media perantara/literatur yang terkait dengan kajian penelitian. Hasil penelitian ini menemukan bahwa (1) Implementasi e-procurement di Kota Bima telah berjalan dengan baik. Hal ini ditandai dengan adanya kemajuan yang cukup signifikan dalam pengadaaan barang dan jasa secara elektronik melalui tender online (e-tender). Penerapan kebijakan e-prucerement dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, efisiensi serta akses pasar yang sehat bagi para penyedia. (2) tiga faktor pendukung penerapan e-procurement,yakni: ketersediaan layanan online, ketersediaan infrastruktur telekomunikasi, dan ketersediaan sumber daya manusia terampil, berpotensi mendukung kesuksesan penerapan kebijakan e-prucerement di Pemerintah Kuta Bima. Temuan lain dalam penelitian ini ialah masih rendahnya pengetahuan para penyedia jasa perihal adanya e-procurement, ada kecendenmgan bahwa akses bagi para penyedia golongan rendah belum dapat mernperoleh manfaat dari e-government ini.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Additional Information (ID): | 44168.pdf |
| Uncontrolled Keywords: | Policy Implementation, Public Services, e-government,e-procurement.,Implementasi Kebijakan, Pelayanan Publik, |
| Subjects: | 300 Social Science > 350-359 Public Administration and Military Science (Administrasi Negara dan Ilmu Kemiliteran) > 351 Public Administration (Administrasi Negara) 300 Social Science > 350-359 Public Administration and Military Science (Administrasi Negara dan Ilmu Kemiliteran) > 351.598 Public Administration in Indonesia (Administrasi Negara di Indonesia) |
| Divisions: | Tugas Akhir Program Magister (TAPM) > Magister Ilmu Administrasi Publik |
| Depositing User: | CR Cherrie Rachman |
| Date Deposited: | 11 Nov 2020 04:25 |
| Last Modified: | 27 Nov 2020 07:38 |
| URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/9162 |
Actions (login required)
 |
View Item |
