Implementasi Kebijakan e-KTP Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau

Suryadie, Fredy (2013) Implementasi Kebijakan e-KTP Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41472.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau menghadapi berbagai kendala dalam implementasi kebijakan program e-KTP. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Permasalahan dan keberhasilan implementasi kebijakan program e-KTP tentunya juga tergantung pada pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau, selaku lembaga pelaksana teknis. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan program e-KTP di Kabupaten Berau apabila ditinjau dari faktor sumber daya, komunikasi, disposisi, dan struktur birokrasi. Berdasarkan pendekatan yang digunakan, penelitian ini terrnasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Berau. Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah implementasi kebijakan program e-KTP. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatifmelalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam impJementasi kebijakan e-KTP di Kabupaten Berau sudah cukup baik, namun masih menghadapi beberapa permasalahan. Ini terlihat dari pelaksanaan di lapangan yang masih menunjukkan kekurangan yang dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Berau. Bentuk kegiatan implementasi dari kebijakan Kemendagri tentang program e-KTP adalah dengan melakukan pelaksanaan pembuatan KTP secara elektronik yang sebelumnya adalah KTP secara manual. Tujuan pemerintah membuat kebijakan pelaksanaan program eKTP adalah agar terciptanya tertib administrasi dan mencegah dampak negatif dari penggunaan KTP manual yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat merugikan pemerintah dan masyarakat.

Actions (login required)

View Item