Pengawasan Ketenagakerjaan Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Sistem Pengupahan Minimum Di Kabupaen Samosir

Sinaga, Ningar (2019) Pengawasan Ketenagakerjaan Oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah Tentang Sistem Pengupahan Minimum Di Kabupaen Samosir. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 44195.pdf Download (8MB) | Preview

Abstract

Motivasi seorang pekerja bekerja di perusahaan adalah mendapatkan upah. Salah satu kebijakan pemerintah dalam hal memberi perlindungan terhadap tenaga kerja adalah dengan menetapkan kebijakan pengupahan yakni penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Berdasarkan Surat Keputusan Gubemur Sumatera Utara Nomor 188.44/775/KPTS/2016 tentang Penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Samosir ditetapkan suatu kebijakan pemberian upah bagi pekerja di Kabupaten Samosir sebesar Rp. 2.078.400,-/bulan. Namun banyak sekali ditemui adanya permasalahan ketidaksesuaian pembayaran upah oleh para pengusaha baik pengusaha mikro, kecil dan menengah dan bahkan para kalangan pengusaha besar atau BUMD/Koperasi. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana pengawasan ketenagakerjaan dalam impelementasi kebijakan pemerintah tentang system pengupahan minimum di Kabupaten Samosir serta untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan pengawasan implementasi kebijakan tersebut serta bagaimana solusi atau cara mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data melalui wawancara terhadap responden yang terkait dengan ketenagakerjaan khususnya dalam hal pengupahan. Berbagai hal berkontribusi dalam lemahnya pemenuhan UMK di Kabupaten Samosir yakni nilai UMK yang terlalu tinggi, sehingga sangat sulit dilaksanakan oleb para pengusaha. Hal ini disebabkan oleh faktor skill/keahlian pekerja terutama faktor kemampuan financial/keuangan perusahaan. Demikian juga pemberdayaan sarana-sarana Hubungan Industrial yang kurang maksimal seperti LKS Bipartit di tingkat perusahaan yang belum ada sama sekali, pemberdayaan LKS Tripartit yang kurang maksima4 ketiadaan produk hukum daerah seperti Perda/Perbup, PP, PKB/PK, secara tertulis dan terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan dimana pada umumnya perjanjian kerja dibuat masib secara lisan. Namun semua hal tersebut dfatas dapat diatasi jika unsur pemerintah yang terdapat dalam LKS Tripartit melaksanakan tugas dan fungsi utamanya sebagai pengkawal kebijakan pemerintah bekerja dengan maksimal melalui pembinaan dan pengawasan. Namun implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tentang pengalihan kewenangan pengawasan ketenagakerjaan dari Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Samosir menjadi kewenangan Dinas Ketenagakerjaan Propinsi Sumatera Utara merupakan salah satu faktor pemicu lemahnya pemenuhan UMK, dimana pasca implementasi tersebut pengawasan ketenagakerjaan hanya bisa dilaksanakan oleh pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Propinsi Sumatera Utara. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Samosir hanya bisa melaksanakan pembinaan. Dengan luasnya wilayah cakupan pengawasan dan terbatasnya personil pengawas SDM menjadi faktor penghambat lemahnya pengawasan ketenagakerjaan dalam hal pemenuhan UMK demikian juga halnya keterbatasan sumber daya anggaran. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Samosir untuk masa kerja Tahun 2017 dimana merupakan tahun pertama masa transisi pasca pengalihan kewenangan tersebut

Actions (login required)

View Item