Implementasi Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Di Perbatasan Negara Provlnsi Kalimantan Utara (Studi Kasus di Kecamatan Krayan)

Jefri, (2019) Implementasi Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat Di Perbatasan Negara Provlnsi Kalimantan Utara (Studi Kasus di Kecamatan Krayan). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 44096.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (7MB) | Preview

Abstract

Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) merupakan program kebijakan pemerintah daerah provinsi Kalimantan Utara terkait ongkos angkut barang kebutuhan pokok masyarakat daerah pedalaman dan perbatasan kabupaten Nunukan dan kabupaten malinau dengan tujuan pemerataan penyebaran barang-barang kebutuhan pokok masyarakat daerah pedalaman dan perbatasan, dan menjaga stabilitas harga. Program ini merupakan upaya pemerintah provinsi dalam membantu masyarakat di daerah perbatasan guna memenuhi kebutuhan pokok masyarakat yang terbatas dan jarang tersedia. di daerah perbatasan dikarenakan sulitnya akses transportai baik air, darat dan udara dari pusat distribusi kabupaten/kota ke kecamatan/desa. Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis Kebijakan Program Subsidi Ongkos Angkut Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara (studi kasus di Kecamatan Krayan). Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualintatif dengan melakukan wawancara kepada informan langsung dilapangan. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui proses interaktif yang dimulai dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pelaksanaan Kebijakan Program Subsidi Ongkos Angkut Darang Kebutuhan Pokok Masyarakat di Kecamatan Perbatasan Negara Provinsi Kalimantan Utara sudah dirasakan manfaatnya walaupun belum optimal. Hai ini disebabkan karena belum sepenuhnya pelaksanaannya memiliki kemampuan teknis yang diharapkan dan belum tersusunnya standar operasional prosedur (SOP) ataupun petunjuk pelaksanaan/Teknis (Juklaknis) serta pembagian wewenang dan uraian tugas sebagai pedoman daiam pelaksanaan SOA barang,terbatas dan kurangnya informasi, dari pemerintah provinsi ke kecamatan dan desa,lambanya dukungan kebijakan Pemerintah Daerah yaitu pemerintah provinsi,kabupaten, kecamatan dan desa dalam proses pelaksanaannya. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam implementasi program SOA barang adalah adanya monitoring dan pengawasan yang intensif. adanya kotak aduan atau saran masukan dari masyarakat baik secara online atau pun lisan tertulis, melakukan pendistribusian barang SOA dcngan satu pintu melalui BUMDES atau badan Usaha Bentukan Pemerintah serta proaktif berjenjang dari pemerintah provinsi, kecamatan dan desa.

Actions (login required)

View Item