Peran Bintara Pembina Desa dalam Perumusan Kebijakan Publik (Studi pada Wilayah Kodim 1606/Lombok Barat)

Nugroho, Waris Ari (2013) Peran Bintara Pembina Desa dalam Perumusan Kebijakan Publik (Studi pada Wilayah Kodim 1606/Lombok Barat). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41420.pdf Download (6MB) | Preview

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran peran Babinsa dan menemukan faktor pendukung dan penghambat peran Babinsa Kodim16061 Lombok Barat dalam perumusan kebijakan publik. Penelitian ini penting, karena ada indikasi organisasi publik dalam merumuskan kebijakan tidak melakukan koordinasi dengan organisasi lain yang mempunyai sumber informasi. Desa riset yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif, umumnya hempa data primer. Kajian dilakukan dengan mengandalkan kemampuan analisis sesuai dengan fakta yang diternuk5J1. Temuan yang diperoleh adalah Babinsa dalam pelaksanaan tugas berkaitan dengan pengarahan langsung yang diherikan oleh Danramil, ragam koordinasi dengan aparat di desa dan secara langsung hersosialisasi dengan masyarakat guna menjalankan fungsi ketahanan nasional, inventarisasi dan pemeliharaan SDA, SDM dan SDB serta ragam kegiatan lain untuk lebih mengenai potensi yang ada di wilayah binaan. Babinsa memberikan laporan secara rutin pada Danramil sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas. Babinsa di wilayah Kodim 1606/Lombok Barat mempunyai potensi yang besar terkait dengan sumber informasi, penguatan implimentasi kebijakan dan evaluasi kebijakan yang ada di wilayah binaan. Tugas Babinsa dalam kondisi ketahanan yang aman atau normal akan lebih edintik sebagai fungsi riset dan sekaligus sebagai pendamping di masyarakat, sehingga diperlukan bantuan media kerja dan sekaligus pengetahuan serta keterampilan dalam penggunaannya. Faktor tersebut muncul sebagai penghambat, tetapi penghambat utama dalam hubungan dengan perumusan kebijakan publik adalah keengganan organisasi publik untuk bekerja lintas departemen. Saran dalam penelitian ini adalah organisasi publik hendak merumuskan kebijakan pada satu desa atau kelurahan, maka sangat penting melibatkan Babinsa, tetapi jika dalam wilayah yang lebih luas dapat melibatkan Danramil, karena ragam infomasi dari para Babinsa telah diberikan pada atasannya.

Actions (login required)

View Item