Pada Polri Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Kasus Pungli Di Polda Metro Jaya)

Baskoro, Yonathan Andre (2020) Pada Polri Di Bidang Pelayanan Publik (Studi Kasus Pungli Di Polda Metro Jaya). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 44417.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB) | Preview

Abstract

Praktek Pungli dan Korupsi terjadi dikarenakan kurangnya penerapan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan cerminan pelayanan negara kepada rakyat. Karenanya tujuan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada 1). Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan maraknya kasus pungli bidang pelayanan publik di tubuh Polda Metro Jaya 2). Untuk mengetahui peranan sistem good governance dalam penanggulangan pungli bidang pelayanan publik di tubuh Polda Metro Jaya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif ,yaitu suatu metode penelitian untuk mengungkapkan gambaran yang jelas mengenai keadaan praktik pungli dan praktik korupsi yang ada di tubuh kepolisian khususnya di Polda Metro Jaya. Metode pengolahan data dilakukan dengan tujuh a1ur yaitu : 1)Permasalahan dan masalah dalam penelitian ini, 2) Mengarahkan ke sumber data ( analisis dari literatur tertulis atau online), 3) Menentukan Teknik pengumpulan data, 4)Merangkum dan memberikan analisis pada data informasi yang diperoleh, 5) Memastikan data dan informasi yang diperoleh, 6) Mengolah, menafsirkan dan menguji keabsahan data, 7) Menyajikan dan menganalisis. Analisis hasil penelitian menunjukan tingginya kasus pungutan liar pada bidang pelayanan publik di tubuh Polda Metro Jaya karena disebabkan beberapa faktor yaitu penyalahgunaan wewenang, faktor mental, faktor ekonomi, faktor kultural dan budaya organisasi, terbatasnya SDM, lemahnya sistem kontrol dan pengawasan atasan. Bahwa keseluruhan implementasi program yang dijalankan oleh Polda Metro Jaya masih belum efektif, dan kurang sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip good governance, sehingga pelayanan publik harus lebih mengimplementasikan konsep good governance yang merupakan proses transparan, akuntabel, dan responsif. Sebagai kesimpulan, membuktikan bahwa penerapan prinsip-prinsip good governance perlu ditingkatkan lagi dikarenakan peranan dari konsep good governance mampu menigkatkan pelayanan publik di Kepolisian jika bisa diterapkan dengan baik dan Perlu adanya pengawasan internal dan eksternal yang lebih ketat serta sanksi yang tegas kepada pihak Polri supaya tetap me1aksanakan implementasi dari konsep good governance agar efektif dan efisien.

Actions (login required)

View Item