Julianto, Erfan (2019) Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten) Di Kecamatan Bintang Studi lmplementasi Kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Aceh Tengah). Masters thesis, Universitas Terbuka.
|
Text
44295.pdf Download (6MB) | Preview |
Abstract
Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan PATEN) dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupatenlkota. Sedangkan tujuan didirikan PATEN yaitu untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dengan penyelenggara PATEN adalah pihak kecamatan. Penerapan PATEN di kecamatan merupakan pendelegasian sebagian kewenangan pemerintah di bidang perizinan dan non perizinan yang diatur melalui peraturan yang meliputi tugas secara substanti (administratif, dan teknis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah dan untuk mengetahui dan mengidentifikasikan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan implementasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kecamatan Bintang Kabupaten Aceh Tengah tidak maksimaJ. Metode yang digunak:an pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data,menggunakan wawancara, observasi, dan dokwnentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data, penulis melakukan reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan babwa Penerapan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Di Kecamatan Bintang sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan di Kecamatan Bintang belum berjalan maksimal. Hal ini disebabkan karena lambatnya implementasi kebijakan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kabupaten Aceh Tengah dan belum terpenuhinya salah satu persyaratan utama PATEN yaitu syarat teknis. Selain itu, faktor komunikasi,sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi juga turut mempengaruhi penerapan PATEN di Kecamatan Bintang. Peneliti iai menyarankan, agar Pemerintah Kecamatan Bintang segera mensosialisasikan Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 88 Tabun 2017, memenuhi persyaratan Telalis PATEN dengan cara menyediakan fasilitas dan sarana dan prasarana, mengalokasikan Anggaran PATEN dengan perencanaan yang baik dan terarah dan melihat skala prioritas, mengusulkan penambahan pegawai ASN ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Aceh Tengah dan memberikan pelatihan bagi pegawai kecamatan terkait PATEN, melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan PATEN secara berkesinambungan guna mewujudkan kecamatan sebagai penyelenggara PATEN yang berkualitas.
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Additional Information (ID): | 501482877 - 44295.pdf |
Uncontrolled Keywords: | Implementation Policy, Implementasik Kebijakan, PATEN |
Subjects: | 300 Social Science > 350-359 Public Administration and Military Science (Administrasi Negara dan Ilmu Kemiliteran) > 351 Public Administration (Administrasi Negara) |
Divisions: | Tugas Akhir Program Magister (TAPM) > Magister Ilmu Administrasi Publik |
Depositing User: | CR Cherrie Rachman |
Date Deposited: | 18 Jan 2022 04:25 |
Last Modified: | 18 Jan 2022 04:25 |
URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/9646 |
Actions (login required)
View Item |