Model Business Plan Kebijakan Ketahanan Pangan: Studi Kasus Jaringan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Provinsi Sulawesi Selatan

Rulinawaty, and Andriyansah, and Alwi, and Mawardi, (2021) Model Business Plan Kebijakan Ketahanan Pangan: Studi Kasus Jaringan Implementasi Kebijakan Ketahanan Pangan di Provinsi Sulawesi Selatan. Project Report. Universitas Terbuka, Tangerang Selatan. (Unpublished)

Preview

Text Laporan Penelitian_UT_BisnisPlan_RL_TTDpakoki (1).pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Pemerintah memiliki peran dan tanggungjawab terhadap public goods, dalam hal ini tanggung jawab untuk masalah pangan di Indonesia. Masalah pangan adalah masalah yang kompleks sehinga pemerintah tidak memungkinkan lagi bekerja sendirian, pemerintah perlu berkolaborasi dengan para pemangku kepentingan yang terlibat penyediaan pangan. Kontribusi diharapkan dari pihak-pihak luar terutama organisasi swasta dan lembaga swadaya masyarakat. Keterlibatan dan kontribusi berbagai pemangku kepentingan menunjukkan adanya networking yang memungkinkan implementasi kebijakan ketahanan pangan berjalan dengan efektif dan efisien. Indonesia adalah negara agraris, beberapa wilayah di Indonesia merupakan lumbung pangan,namun berdasarkan indeks ketahanan global berdasarkan data pada tahun 2019 Indonesia masih berada di peringkat 71 dari 113 negara yang diobservasi dan di tahun 2020 alami peningkatan ke peringkat 62. Pada FSV menyebutkan jumlah kabupaten/kota yang rentan rawan pangan pada tahun 2019 menjadi 70 Kabupaten/Kota tahun 2020. Hal ini menunjukkan dengan kebijakan anggaran yang dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah pangan tidak signifikan dengan tujuan kebijakan pangan. Hal yang sama Provinsi Sulawesi selatan dikenal sebagai salah satu lumbung pangan nasional, tetapi tingkat kemiskinan masih cukup tinggi yaitu 8,99 persen (BPS 2020). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pangan menghadapi masalah yang kompleks yang berpengaruh terhadap kinerja kebijakan dan tingkat kemiskinan masyarakat, sehingga pemerintah tidak bisa lagi menjadi aktor tunggal untuk menyelesaikan masalah tersebut, pemerintah perlu membangun networking, sinergitas kepada para pemangku kepentingan, baik secara lembaga, individu maupun organisasi. Menciptakan networking, sinergitas antara para aktor kebijakan untuk menyelesaikan masalah-masalah publik yang kompleks disebut dengan governance network dalam teori public governance. Dari fenomena diatas yang menjadi fokus penelitian adalah proses governance network pada level pemerintahan lokal. Hal ini penting karena pemerintah lokal menjadi ujung tombak dalam mengimplementasikan kebijakan pangan. Oleh karena itu tujuan utama penelitian ini adalah membangun business plan local food governance dalam peningkatan kinerja kebijakan ketahanan pangan di Provensi Sulawesi Selatan, meliputi tujuan khusus: (1) Kelayakan industry pada aspek pertanian berkelanjutan food governance network dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan (tujuan khusus tahun pertama); (2) Feasibility Study pemerintah membangun networking atau sinergitas dengan para aktor kebijakan dalam food governance network di Provinsi Sulawesi Selatan (tujuan tahun ke 2); dan 3) membangun model business plan pemerintahan lokal dalam food governance network dalam jaringan implementasi kebijakan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan (tujuan tahun ke 3) Untuk mencapai tujuan tersebut, maka penelitian ini menggunakan desain kualitatif dan strategi studi kasus. penelitian tahun pertama (2021) dan tahun kedua (2022) menggunakan proses pengolahan data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi dan analisis datanya menggunakan analisis deskriptif kasus dan settingnya. Pada penelitian tahun ketiga (2023), menggunakan proses pengolahan data, yaitu 2 reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi dan analisis datanya menggunakan teknik penjodohan pola dan analisis deret waktu. TKT penelitian tahun pertama (2021) adalah TKT 7, untuk menetapkan prinsip dasar riset tentang eksplorasi kelayakan industry proses local food governance network. Tahun kedua (2022) menggunakan TKT 8, telah tersusunnya feasibility study tentang peran pemerintah membangun networking atau sinergitas dengan para aktor kebijakan dalam food governance network. Tahun ketiga (2023) telah menetapkan rancangan dan metodologi penelitian untuk merancang model business plan local food governance network. Berdasarkan hasil penelitian tahun pertama menunjukkan proses food governance network meliputi: 1) Aktor-aktor yang terlibat dalam Dewan Ketahanan Pangan. Keterlibatan mereka tidak efektif karena masing-masing menjalankan perannya berdasarkan Tupoksinya. 2)Komunikasi antar aktor. Komunikasi ini masih tetap berjalan berdasarkan khirarki. 3) Kepercayaan antar aktor. Para aktor belum memiliki kepercayaan kolektif sehingga belum terbangun program ketahanan pangan kolektif. 4) Pemahaman aktor terhadap isu pangan. Mereka memahami isu ini cenderung berdasarkan aktor itu sendiri, bukan pemahaman kolektif. Sehinga dengan masalah-masalah yang diidentifikasi dalam penelitian ini makan Model Aplikasi untuk Kelayakan Industri yang didesain peneliti mampu menjembatani gap yang muncul pada aspek pertanian berkelanjutan food governance network dalam jaringan implementasi kebijakan ketahanan pangan di Provinsi Sulawesi Selatan

Actions (login required)

View Item