Akuntabilitas Kebijakan Transaksi Non Tunai Dalam Penatausahaan Keuangan Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo

Darman, Yuwanita (2019) Akuntabilitas Kebijakan Transaksi Non Tunai Dalam Penatausahaan Keuangan Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 44253.pdf - Submitted Version Download (15MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabiilitas Kebijakan Transaksi Non Tunai dalam Penatausahaan Keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo. Pengumpulan Data dilakukan selama kurang lebih satu bulan, mulai dari l Agustus sampai dengan 30 September 2018. fokus penelitian ini adalah (1). Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum. (2). Akuntabilitas proses. (3). Akuntabilitas program. (4). Akuntabilitas kebijakan. Teknik analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif dengan cara analisis konteks dari telaah pustaka dan analisis pernyataan dari hasil wawancara dari informan. Disimpulkan bahwa (1). Akuntabilitas Kejujuran Dan Akuntabilitas Hukum. Semua Transaksi Non Tunai Dalam Penatausahaan Keuangan Di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Propolinggo yang dilakukan instansi/organisasi selalu berdasarkan pada petunjuk teknis operasional yang mengacu pada lnstruksi Bupati No.1 Tahun 2017. (2). Akuntabilitas Proses. Pelaksanaan kebijakan transasksi non tunai dalam penatausahaan keuangan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo telah memenuhi prosedur yang semestinya. Dimana setiap kebijakan transasksi non tunai dalam penatausahannya memenuhi kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi. (3). Akuntabilitas program. Kebijan transaksi non tunai dalam penatausahaan keuangan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, dapat disimpulkan berhasil sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, yakni tercapainya tingkat efisiensi dan efektifitas baik itu dilihat dari sisi pelaksanaan pekerjaan dalam laporan pertanggungjawaban ataupun dari penggunaan biaya dalam melaksanakan setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi. (4). Akuntabilitas kebijakan. Semua program atau kegiatan yang di dalamnya terdapat kebijakan transasksi non tunai dalam penatausahaan keuangan di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Probolinggo, secara kese1uruhan telah dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebijakan atau rencana yang telah ditetapkan diawal penyusunan program atau kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pihak Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Proboiinggo.

Actions (login required)

View Item