Implementasi Kebijakan Pengalihan Urusan Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas dan Menengah Kejuruan Dari Pemerintah Kabupaten Sintang Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

SRIYANA, and Erdi, and Darmanto, (2019) Implementasi Kebijakan Pengalihan Urusan Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas dan Menengah Kejuruan Dari Pemerintah Kabupaten Sintang Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview	Text 0cvr.pdf Download (2MB) | Preview
Preview	Text 123.pdf Download (1MB) | Preview
Preview	Text 456.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

Adanya pengalihan urusan penclidikan menengah (SMA/SMK/MA) menjadi urusan pemerintah provinsi sehingga seluruh aset, personil dan pembiayaan dialihkan ke provinsi. Hal tersebut penting untuk menjadi perhatian, karena pada pasal 404 menyatakan bahwa serah terjma personjJ, pendanaan dan prasarana serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan dimaksud dilaksanakan paling lambat 2 tahun setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan. Beberapa pemasalahan terkait Implementasi Kebijakan Pengalihan Urusan Pengelolaan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten Sintang Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat antara lain adalah: (1) Masalah proses pengalihan personiL Masih banyak personil yang terlibat dalarn pengelolaan pendiclikan menengah (SMA/SMK.) baik tenaga pendidik (guru) maupun tenaga kependidikan (tata usaha, penjaga sekolah dan sebagainya) menolak untuk dialihkan statusnya dari pegawai Kabupaten Sintang menjadi pegawai Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan mereka harus berurusan ke ibukota provinsi yang jaraknya sangat jauh dan tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. (2) Masalah proses pengalihan pendanaan dan prasarana. Sebagian besar prasarana pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK) baik berupa bangunan gedung sekolah, tanah/lahan sekolah, kendaraan dinas, maupun seluruh peralatan yang ada di sekolah pengadaannya bersumber dari APBD Kabupaten Sintang, sehingga masih ada yang menolak untuk menyerahkannya. Selain itu, sistem pencatatan aset di sekolah yang kurang tertib menyebabkan harus dilakukan pendataan ulang kembali. Permasalahan lainnya adalah masih adanya aset-aset sekolah seperti lahan/tanah yang masih dalam sengketa. (3) Masalah pengalihan dokumen. Pengumpulan dokumen sangat sulit dilakukan karena tersebar di seluruh sekolah yang ada. Bahkan beberapa dokumen seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan dinas, tidak diketahui keberadaannya lagi.

Actions (login required)

View Item