Implementasi Kebijakan Pengalihan Urusan Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas dan Menengah Kejuruan Dari Pemerintah Kabupaten Sintang Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

SRIYANA, and Erdi, and Darmanto, (2019) Implementasi Kebijakan Pengalihan Urusan Pengelolaan Pendidikan Menengah Atas dan Menengah Kejuruan Dari Pemerintah Kabupaten Sintang Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Masters thesis, Universitas Terbuka.

[img]
Preview
Text
0cvr.pdf

Download (2MB) | Preview
[img]
Preview
Text
123.pdf

Download (1MB) | Preview
[img]
Preview
Text
456.pdf

Download (5MB) | Preview

Abstract

Adanya pengalihan urusan penclidikan menengah (SMA/SMK/MA) menjadi urusan pemerintah provinsi sehingga seluruh aset, personil dan pembiayaan dialihkan ke provinsi. Hal tersebut penting untuk menjadi perhatian, karena pada pasal 404 menyatakan bahwa serah terjma personjJ, pendanaan dan prasarana serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian urusan dimaksud dilaksanakan paling lambat 2 tahun setelah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diterbitkan. Beberapa pemasalahan terkait Implementasi Kebijakan Pengalihan Urusan Pengelolaan Pendidikan Menengah Dari Pemerintah Kabupaten Sintang Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat antara lain adalah: (1) Masalah proses pengalihan personiL Masih banyak personil yang terlibat dalarn pengelolaan pendiclikan menengah (SMA/SMK.) baik tenaga pendidik (guru) maupun tenaga kependidikan (tata usaha, penjaga sekolah dan sebagainya) menolak untuk dialihkan statusnya dari pegawai Kabupaten Sintang menjadi pegawai Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan mereka harus berurusan ke ibukota provinsi yang jaraknya sangat jauh dan tentunya memerlukan biaya yang tidak sedikit. (2) Masalah proses pengalihan pendanaan dan prasarana. Sebagian besar prasarana pada jenjang pendidikan menengah (SMA/SMK) baik berupa bangunan gedung sekolah, tanah/lahan sekolah, kendaraan dinas, maupun seluruh peralatan yang ada di sekolah pengadaannya bersumber dari APBD Kabupaten Sintang, sehingga masih ada yang menolak untuk menyerahkannya. Selain itu, sistem pencatatan aset di sekolah yang kurang tertib menyebabkan harus dilakukan pendataan ulang kembali. Permasalahan lainnya adalah masih adanya aset-aset sekolah seperti lahan/tanah yang masih dalam sengketa. (3) Masalah pengalihan dokumen. Pengumpulan dokumen sangat sulit dilakukan karena tersebar di seluruh sekolah yang ada. Bahkan beberapa dokumen seperti sertifikat tanah, BPKB kendaraan dinas, tidak diketahui keberadaannya lagi.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information (ID): 44315.pdf
Uncontrolled Keywords: Policy implementation, transfer of functions, transfer process, transfer of personnei transfer of funding, and transfer of infrastructure and documents , lmplementasi kebijakan, pengalibao urusan, proses pengalihan, pengalihan personil, pengalihan pendaoaan, serta pengalihan prasarana dan dokumen
Subjects: 300 Social Science > 350-359 Public Administration and Military Science (Administrasi Negara dan Ilmu Kemiliteran) > 351 Public Administration (Administrasi Negara)
Divisions: Tugas Akhir Program Magister (TAPM) > Magister Ilmu Administrasi Publik
Depositing User: CR Cherrie Rachman
Date Deposited: 14 Jun 2022 03:02
Last Modified: 05 Dec 2023 08:01
URI: http://repository.ut.ac.id/id/eprint/9744

Actions (login required)

View Item View Item