Implementasi Kebijakan Izin Pemanfaatan Kayu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 Di Kabupaten Berau

Wijanarko, Wisnu (2013) Implementasi Kebijakan Izin Pemanfaatan Kayu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.14/Menhut-II/2011 Di Kabupaten Berau. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41593.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

Penggantian Nilai Tegakan merupakan jenis tagihan yang baru diberlakukan pada tahun 2009 berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia NO. P.58/Menhut-II/2009 sebagai upaya untuk menambah pemasukan negara sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) selain Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR). Peraturan tersebut kemudian diubah menjadi Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu pada tahun 2011. Permasalahan dalam pelaksanaan peraturan timbul akibat ketidakjelasan dan ketidakakuratan kaitan peraturan tersebut dengan peraturan lain yang lebih tinggi yang sudah ada sehingga menimbulkan keberatan dan penolakan dari obyek peraturan. Penelitian ini ditujukan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi dan dampak pelaksanaan kebijakan izin berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu di Kabupaten Berau. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan metoda deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, studi pustaka dan wawancara. Indikator yang dipakai dalam mengevaluasi dalam penelitian ini adalah berdasarkan teori Merilee S. Grindle (1980) yaitu bahwa sebuah kebijakan dalam pelaksanaan program akan melahirkan dampak kebijakan dan perubahan penerimaan kebijakan dalam mencapai tujuan kebijakan yang ingin dicapai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Izin Pemanfaatan Kayu berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.14/Menhut-II/2011 tentang Izin Pemanfaatan Kayu kurang didukung oleh peraturan lain dan dalam peiaksanaannya menimbulkan keberatan bahkan penolakan dari obyek peraturan. Bagi pemerintah kebijakan ini berpengaruh positif, yaitu berupa penambahan pemasukan negara meskipun sampai saat ini belum bisa digunakan karena tidak adanya peraturan yang mendukungnya.

Actions (login required)

View Item