Implementasi Pengawasan Dalam Ketaatan Pemanfaatan Air Tanah di Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus Kota Tarakan)

PRATAMA, WELLY ADI (2019) Implementasi Pengawasan Dalam Ketaatan Pemanfaatan Air Tanah di Provinsi Kalimantan Utara (Studi Kasus Kota Tarakan). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 44107.pdf Download (23MB) | Preview

Abstract

Kebutuhan Air bersih di Kota Tarakan terus meningkat seiring dengan bertambahnya populasi. Pengambilan air tanah akan sebanding dengan kebutuhan sumber air bersih yang masih mengandalkan Air Tanah sebagai sumber air bersih utama selain Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Sejak di berlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 14 penyelenggaraan urusan Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sudah menjadi kewenangan Provinsi dan Pusat sehingga penyelengaraan kawasan terhadap ketaatan pemanfaatan air tanah di Kota Tarakan menjadi kewenangan provinsi. Bebera penelitian telah membuktikan bahwa pengawasan terhadap izin pemanfaatan air tanah menemukan masih banyak pemilik SIPA tidak memasang meter air pemboran air sulitnya memantau pengambilan air di bor, belum dibuatnya sumur resapan, menyediakan sumuran pantau, pembayaran retribusi dan laporan hasil pengeboran, jumlah pengambilan air yang melebihi batas, serta izin lingkungan tidak ada (Addoe, 2008; Apriyana, 2014), dap Wibowo, 2018). Tujuan dilakukan penelitian ini diantaranya yaitu untuk mendeskripsikan kebijakan pengawasan pengambilan air tanah yang memiliki SIPA urat lzin Pengambilan Air Tanah), Untuk mendeskripsikan Implementasi pengawasan pemerintah dalam pengambilan air tanah yang memiliki SIPA dan untnk menguraikan dan menjelaskan faktor-faktor penghambat pengawasan pengambilan air tanah di wilayah Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, Penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan sumber penelitian terdiri dari informasi utama dan informan pendukung. Metode pengumpulan data yaitu menggunakan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menunjukan hasil yaitu masih banyak pengguna sumur bor air tanah di Kota Tarakan yang tidak mengikuti prosedur kelengkapan pemanfaatan air tanah sesuai Peraturan Perundangan yang berlaku. Terdapat beberapa faktor penghambat pengawasan pengambilan air tanah di wilayah Kota Tarakan seperti Kesadaran Masyarakat/Pengusaha yang masih rendah, kurangnya SDM di Bidang Geologi Dinas ESDM, Infonnasi Tata Cara Pengawasan belum diatur pada Peraturan Daerah maupun Peraturan Gubernur, dan fasilitas yang masih kurang.

Actions (login required)

View Item