Implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah (Studi Tentang Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Atas Gabah Dan Beras Di Kabupaten Kotawaringin Timur)

Herawati, Wiwik (2013) Implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras Dan Penyaluran Beras Oleh Pemerintah (Studi Tentang Kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Atas Gabah Dan Beras Di Kabupaten Kotawaringin Timur). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41595.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara komprehensif tentang : 1) proses implementasi kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) di Kabupaten Kotawaringin Timur; 2) peran aktor dalam implementasi kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) di Kabupaten Kotawaringin Timur; 3) Faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) di Kabupaten Kotawaringin Timur. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Untuk pengambilan data dilaksanakan dengan melakukan pengamatan (observasi), wawancara dan dokumentasi (pencatatan), dengan teknik pengambilan data secara snowball sampling. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan HPP sudah dilaksanakan, tetapi belum optimal. Terdapat perbedaan persepsi tentang HPP di lapangan. Besaran harga HPP berbeda jauh dengan harga di pasaran. Peran aktor utama dipegang oleh BULOG sebagai pelaksana tunggal yang ditunjuk oleh pemerintah. Peran pemerintah daerah melalui dinas terkait (DP3KP) sebagai fasilitator bagi kemitraan petani dan BULOG, dan lebih terfokus pada pembinaan peningkatan produksi, panen dan pasca panen. Faktor pendukung implementasi kebijakan HPP meliputi ketersediaan dana yang memadai untuk pengadaan beras, komitmen pihak BULOG dalam penyerapan beras petani, serta koordinasi dan kerjasama antar pihak terkait. Sedangkan faktor penghambat, diantaranya adalah kurangnya SDM dan sarana prasarana, SOP yang terkesan rumit untuk ukuran petani sehingga belum ada petani yang menjadi mitra langsung BULOG. Dari hasil temuan tersebut diharapkan bahwa besaran HPP perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan kondisi pasar. Peningkatan kualitas dan jumlah SDM perlu segera direalisasikan, begitu juga dengan sarana prasarana panen dan pasca panen. Serta standar operasional prosedur (SOP) mitra BULOG perlu disederhanakan, sehingga dapat diterapkan oleh petani.

Actions (login required)

View Item