Ester, (2022) Efektivitas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Sektor Perkotaan Perdesaan Dan BPHTB Dalam Meningkatkan PAD Kabupaten Malinau. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 2540011.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui efektivitas pemungutan PBB sektor Perkotaan dan Perdesaan dan BPHTB dalam meningkatkan PAD Kabupaten Malinau dan untuk menganalisis faktor penghambat dan faktor pendukung efektivitas pemungutan PBB perkotaan perdesaan dan BPHTB dalam meningkatkan PAD Kabupaten Malinau. Metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengwnpulan data primer dan sekunder. Data primer yang dijadikan sebagai lnforman Kepala BPKD, Sekretaris BPKD, Kasubid Penetapan Penagihan dan Pelayanan keberatan, Kasubid Pendataan dan pendaftaran, Kasubid Pengolahan Data dan Inforrnasi, Staf dan Wjib Pajak. Data Sekunder adalah dokumentasi, wawancara, observasi dan studi pustaka .. Teknik Analisis data mencakup pengumpulan data, reduksi data, display data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian yaitu efektivitas pemungutan PBB-P2 dan BPHTB dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malinau dapat dilihat dari berbagai ukuran ( Devaas,1989:62) Yaitu (1) Hasil pendapatan PBB P2 tahun 2017 sampai 2021 belum efektif. Sedangkan hasil realisasi BPHTB tahun 2017-2018 belwn efektif, dan tahun 2019-2021 sudah efektif. (2). Dari aspek keadilan sudah efektif karena memiliki dasar hukum yang menjadi landasan pemungutan pajak. (3) Dari aspek daya guna ekonomi, PBB-P2 dan BPHTB dipungut oleh pemerintah Kabupaten yang bertujuan untuk pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. ( 4) Dari aspek kemampuan, pemerintah Kabupaten Malinau melalui BPKD Kabupaten Malinau sudah mampu melaksanakan pemungutan PBB P2 dan BPHTB (5) Cocok sebagai pendapatan daerah, pemungutan pajak PBB P2 dan BPHTB BPHTB merupakan salah satu merupakan sumber PAD. Faktor Penghambat dan faktor pendukung efektivitas pemungutan PBB-P2 dan BPHTB dalam meningkatkan PAD Kabupaten Malinau yaitu (1) Faktor penghambat mencakup: pengetahuan Wajib Pajak masih terbatas pentingnya membayar pajak, kepatuhan Wajib Pajak masih rendah, kesadaran Wajib Pajak membayar tepat waktu masih rendah, dan sanksi terhadap wajib Pajak tidak menimbulkan efek jera. Sedangkan faktor pendukung mencakup : Kemampuan pegawai sudah memadai, sarana dan prasarana serta fasilitas yang memadai, Peraturan Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2016 tentang sistem dan prosedur pemungutan pajak menjadi landasan, dan adanya SOP dalam pelaksanaan pemungutan PBB P2 dan BPHTB. Bagi Pemerintah Daerah melalui BPKD diharapkan melakukan pengawasan, monitoring dan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak,serta perlu adanya pembentukan UPTD karena wilayah kabupaten malinau sangat luas.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information (ID):	25/40011.pdf
Uncontrolled Keywords:	Effectiveness,Tax,,Efektifitas,Paja,PBB P2 , BPHTB.PAD
Subjects:	300 Social Science > 330-339 Economics (Ilmu Ekonomi) > 336.2 Taxes and Taxation (Pajak dan Perpajakan) 300 Social Science > 350-359 Public Administration and Military Science (Administrasi Negara dan Ilmu Kemiliteran) > 351 Public Administration (Administrasi Negara)
Divisions:	Tugas Akhir Program Magister (TAPM) > Magister Ilmu Administrasi Publik
Depositing User:	CR Cherrie Rachman
Date Deposited:	25 Aug 2025 04:07
Last Modified:	25 Aug 2025 04:41
URI:	http://repository.ut.ac.id/id/eprint/10821

Actions (login required)

View Item