Muliana, (2021) Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kabupaten Buton Utara. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 2540076.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

Tujuan kegiatan program keluarga harapan yang dikeluarkan pemerintah ini adalah merupakan suatu kebijakan publik yang cukup berani dan bersifat nasional, j uga merupakan faktor pendukung terhadap implementasinya dilapangan dan perlu mendapatkan perhatian semua pihak. Namun disadari pula walaupun programnya sangat bagus tetapi dalam implementasinya gagal untuk mensejahterakan masyarakat miskin otomatis kebijakan yang telah di rumuskan oleh pemerintah akan sia-sia dengan percuma. Hal ini tidak terlepas dari faktor penghambatnya dapat berasal dari pelaku-pelaku aparat pemerintah, lembaga politik, inkonsistensi antara konten kebijakan dengan konteks implementasi kebijakan. Fasilitator yang tidak sanggup menanggulangi hambatan permasalahan yang dihadapi oleh kelompok masyarakat. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk: pertama, menganalisis dan mendeskripsikan aktor yang terlibat dalam implementasi PKH di Kabupaten Buton Utara; kedua, menganalisis Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kabupaten Buton Utara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mencoba mendeskripsikan fenomena yang ditemukan dalam penelitian. Data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dokumen dan observasi. Analisis data yang digunakan dengan menggunakan analisis data interaktif Miles dan Hubberman. Pendamping Program Keluarga Harapan belum menjaankan tupoksinya dengan baik karena masih ada Pendamping Program Keluarga Harapan yang tidak masuk ke lokasi tugasnya. Terkait dengan pelaksanaan program PKH. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa: pertama, Peran Pendamping Program Keluarga Harapan dilapangan mendorong terlaksananya program keluarga harapan dan menjadi salah satu penentu keberhasilan program keluarga harapan di Kabupaten Buton Utara belum maksimal karena masih ada Pendamping Program Keluarga Harapan yang jarang masuk ke lokasi tugas dan kurangnya Koordinasi Pemerintah Kecamatan, Desa dan Kelurahan dengan Dinas Sosial terkait dengan proses verifikasi data masyarkat penerima manfaat PKH; Kedua, Indikator disposisi atau sikap pelaksana kebijakan program keluarga harapan belum terlaksana dengan baik. Masih ada sikap implementor PKH belum berorientasi pada bagaimana pelaksanaan program PKH dapat berjalan dengan baik.

Actions (login required)

View Item