Karyawan, (2021) Implementasi Kebijakan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri Di Kabupaten Buton. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 2540093.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Dengan adanya_Pergub Nomor 66 tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka pelaksanaan kebijakan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri sudah diambil alih oleh Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara. Pengambil alihan kewenangan tersebut maka peneliti tertarik untuk melihat implementasi kebijakan pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Buton Utara. Dengan tujuan penelitian ini adalah: 1 ). Untuk mendeskripksikan Implementasi Kebijakan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Buton Utara. 2). Untuk mendeskripsikan peran aktor dalam implementasi kebijakan Pendidikan Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Buton Utara. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: a). Dari empat indikator yang digunakan dalam menganalisis implementasi kebijakan Pergub Nomor 66 tahun 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, indikator komunikasi dan sumber daya belum maksimal. Untuk indikator struktur organisasi dan disposisi sudah maksimal. b ). Aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan Pergub Nomor 66 Tal1un 2017 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara ada 3 aktor yang berperan langsung yaitu Kantor Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Buton Utara, Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah. Dari 3 aktor yang terlibat dalam lmplementasi Kebijakan Pergub Nomor 66 tahun 2017 aktor Kepala Sekolah dan Pengawas sekolah sudah maksimal melaksanakan tugasnya, aktor Cabang Kantor Dinas Pendidikan belum maksimal melaksanakan tugasnya.

Actions (login required)

View Item