FIRHANSYAH, (2023) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMENUHAN KEBUTUHAN POKOK AIR MINUM DI KABUPATEN PASER. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Full text not available from this repository.

Abstract

Dari dua jenis layanan dasar pada implementasi kebijakan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum, capaian penerapan SPM Pemenuhan Kebutuahan Pokok Air Minum Sehari-Hari di Kabupaten Paset relatif lebih rendah. Untuk itu perlu ditelusuri sejauh mana pelaksanaan proses penerapan kebijakan tersebut mengikuti standar teknis yang berlaku baik dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, maupun dari aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Paser sendiri. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi apa saja faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan kebijakan SPM khususnya sub bidang air minum. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data Observasi, Wawancara dan Studi Dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indikator yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri terkait tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dijadikan acuan untuk menilai sejauh mana proses penerapan SPM sub bidang air minum telah dijalankan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Paser pada setiap tahapan dimulai dari Pengumpulan Data, Perhitungan Kebutuhan, Penyusunan Rencana, hingga Pelaksanaan Pemenuhan. Faktor pendukung dan penghambat diidentifikasi dari penggunaan model penerapan kebijakan Meter & Hom (1975) dengan enam variabelnya. Dari hasil analisis data ditemukan bahwa proses penerapan kebijakan SPM sub bidang air minum masih belum sesuai dengan standar teknis disebabkan data dasar yang digunakan dalam menghitung kebutuhan pelayanan masih belum mengacu pada data Susenas BPS setempat, serta belum adanya penetapan prioritas dan sasaran penerapan SPM. Faktor pendukung yang teridentifikasi antara lain: Standar dan sasaran kebijakan, dukungan anggaran, komunikasi internal dan ekstemal organisasi, kesesuaian tugas dan fungsi DPUTR bidang Cipta Karya (karakteristik organisasi), tanggapan dan dukungan positif masyarakat, situasi politik yang cukup kondusif, dukungan (tanggapan) penuh dari implementor/pegawai, serta tingkat kecenderungan implementor cukup tinggi dan positif. Sedangkan yang terjadi faktor penghambat antara lain kurangnya jumlah dan kompetensi pegawai di organisasi pelaksana (Bidang Cipta Karya DPUTR Kabupaten Paser), belum stabilnya kondisi sosial dan ekonomi Kabupaten Paser, serta masih minimnya tingkat pemahaman implementor kebijakan SPM sub bidang air minum.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information (ID):	25/40124.pdf
Uncontrolled Keywords:	Implementasi Kebijakan, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Kebutuhan Pokok, Air Minum.
Divisions:	Tugas Akhir Program Magister (TAPM) > Magister Ilmu Administrasi Publik
Depositing User:	CR Cherrie Rachman
Date Deposited:	03 Sep 2025 03:10
Last Modified:	03 Sep 2025 03:10
URI:	http://repository.ut.ac.id/id/eprint/11007

Actions (login required)

View Item