Search for collections on Universitas Terbuka Repository

STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK MENDORONG MINAT MASYARAKAT MENGURUS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN

PARDAMAIAN, SAHAD (2023) STRATEGI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK MENDORONG MINAT MASYARAKAT MENGURUS IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Full text not available from this repository.

Abstract

Penelitian ini bertujuan ( 1) menjelaskan strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB. (2) menganalisis faktor-faktor yang berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan melakukan wawancara kepada informan sejumlah 22 orang dari unsur pemerintah dan masyarakat untuk mengetahui strategi Pemda dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus IMB. Untuk meneliti mengenai faktor-faktor yang berkontribusi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB maka dilakukan wawancara kepada informan. Triangulasi dilakukan dengan tanggapan tindak lanjut atas pertanyaan terbuka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat beranggapan mereka membangun di pekarangannya sendiri, mengapa mesti mengurus izin, kemudian bangunan tersebut tidak berdampak pada lingkungan sekitarnya. Pengetahuan tentang izin mendirikan bangunan diperoleh dari pemerintah yang telah memasang spanduk dan baliho di sepanjang jalan koridor. Namun mereka tidak mau mengurus 1MB dimaksud dengan alasan sifatnya belum urgen dan disahkan dan belum ada sanksi yang berlaku. Strategi dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus 1MB adalah strategi insentif dengan pemutihan dan bantun biaya, strategi disinsentif dengan mengaikkan dengan bantuan BLT dan pengurusan Kepangkatan bagi PNS. Strategi penegakan perda melalui kolaborasi dengan Satpol PP dalam sosialisasi pentingnya IMB dan perlu mengevaluasi sistem penegakkan 1MB. Pemerintah di tingkat yang lebih tinggi harus memperhatikan pemahaman undang-undang itu sendiri sebagai dasar penerapan 1MB. Studi ini menjadi informasi berharga bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengurus 1MB. Saran berikutnya berkaitan kondisi geografis Kabupaten Kepulauan Mentawai yang menuntut perluasan layanan di tiga lokasi pulau yaitu Siberut, Sipora dan Sikakap. Dengan demikian tidak ada alasan bagi masyarakat dalam mengurus IMB terbatas karena jangkauan layanan.

Item Type: Thesis (Masters)
Additional Information (ID): 25/40169.pdf
Uncontrolled Keywords: lzin Mendirikan Bangunan, Strategi, lnsentif, disinsentif, penegakan PERDA
Divisions: Tugas Akhir Program Magister (TAPM) > Magister Ilmu Administrasi Publik
Depositing User: CR Cherrie Rachman
Date Deposited: 11 Sep 2025 04:18
Last Modified: 11 Sep 2025 04:18
URI: http://repository.ut.ac.id/id/eprint/11064

Actions (login required)

View Item View Item