ERNANINGSI, (2021) IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG DAN JASA BERBASIS ELEKTRONIK DI KABUPATEN BUTON UTARA. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pengadan barang dan jasa pemerintah masih menyisakan berbagai masalah yang mengarah pada tidakan melawan hukum. Disisi lain, kualitas penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa sangat bergantung pada kualitas implementasi peraturan yang mendasarinya, da1am ha] ini Perpres Nomor 16 Tahun 2018. Dengan implementasi Perpres No 16 Tahun 2018 tentang e­procurement maka proses lelang dapat berlangsung secara efektif, efisien, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel, sehingga diharapkan dapat mencerminkan keterbukaa/transparansi dan juga meminimalisir praktek curang/KKN dalam lelang pengadaan barang/jasa. Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi pengadaan barang/jasa secara elektronik di Kabupaten Buton Utara berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dengan menggunakan metode kualitatif. Informan dalam penelitian ini berj umlah 8 orang yang terdiri atas 4 orang pejabat dalam pengadaan barang/jasa di kabupaten Buton Utara, 2 orang kontraktor, serta 2 orang tokoh masyarakat yang dipilih dengan mengunakan teknik Purposive sampling. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk memperoleh gambaran tentang Implementasi Perpres No 16 Tahun 2018 di kabupaten Buton Utara melalui UKPBJ. Hasil penelitian menunjukan bahwa Impelementasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik kabupaten Buton Utara dilaksanakan melalui proses perencanan yang matang sehingga output implementasi dapat mengurai permasalahan klasik dalam proses pengadaan barang dan jasa, dimana aktivitas melawan hukum mela1ui lobi-lobi illegal dapat diminimalisir. Secara khusus, implemntasi yang diterapkan berdasarkan tiga pilar implementasi yakni (1) Pengorganisasian, (2) Interpretasi, dan (3) Aplikasi serta didukung oleh (1) struktur birokrasi yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa terkoordinasi dengan baik (2) komunikasi secara internal dalam UKPBJ berjalan secara terbuka (3) sumber daya penunjang kebijakan tersedia dengan baik dan (4) Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan sangat professional serta menjunjung tinggi prinsip anti korupsi

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information (ID):	25/40218.pdf
Uncontrolled Keywords:	Barang dan Jasa, Implementasi, Pengadaan.
Divisions:	Tugas Akhir Program Magister (TAPM) > Magister Ilmu Administrasi Publik
Depositing User:	CR Cherrie Rachman
Date Deposited:	16 Sep 2025 05:13
Last Modified:	16 Sep 2025 05:13
URI:	http://repository.ut.ac.id/id/eprint/11129

Actions (login required)

View Item