FITRIANAH, (2024) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN ASET DAERAH DI KABUPATEN TANA TIDUNG. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Full text not available from this repository.

Abstract

Latar belakang penelitian ini adalah pengelolaan aset/barang milik daerah Kabupaten Tana Tidung belum dilakukan inventarisasi aset secara lengkap, belum semua daftar aset yang tercatat diketahui fisik dan keberadaannya, belum dilakukan penilaian, serta belum adanya pelaporan aset/barang yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah berdasarkan Pennendagri Nomor 19 Tahun 2016 di Kabupaten Tana Tidung serta faktor penghambat implemnetasi kebijakan pengelolaan aset daerah. Teori implementasi kebijakan yang digunakan dari Van Meter van Hom yang terdiri dari: standar dan sasaran kebijakan; sumberdaya, komunikasi antar organisasi, karakteristik agen pelaksana; kondisi sosial, ekonomi dan politik dan sikap agen pelaksana. Pendekatan penelitian yakni kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. lnforman dalam penelitian ini adalah Kepala Badan BPKAD, Sekretaris BPKAD, Kabid pengelolaan Aset, Staf Pengelola Barang Milik Daerah, danWakil Ketua DPRD Kabupaten Tana Tidung. Adapun basil penelitian, yaitu 1) implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah berdasarkan Pennendagri Norn or 19 Tahun 2016 di Kabupaten Tana Tidung dikelola dengan cukup baik, walaupun dari kecakupan sumber daya manusianya belum cukup memadai; dan 2) faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengelolaan aset daerah di Kabupaten Tana Tidung dikarenakan a) belum optimalnya pelaksanaan pekerjaan pengelolaan keuangan secara administrasi maupun pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan oleh OPD; b) keterlambatan OPD dalam memberikan laporan keuangan sehingga membuat waktu penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) menjadi Iebih lama dan menambah beban kerja dari BPKAD; c) masih banyak OPD yang terlambat menyampaikan dokumen RKBU.

Item Type:	Thesis (Masters)
Additional Information (ID):	25/40273.pdf
Uncontrolled Keywords:	asset, daerah, implementasi, pengelolaan, permendagri
Divisions:	Tugas Akhir Program Magister (TAPM) > Magister Ilmu Administrasi Publik
Depositing User:	CR Cherrie Rachman
Date Deposited:	23 Sep 2025 02:46
Last Modified:	23 Sep 2025 02:46
URI:	http://repository.ut.ac.id/id/eprint/11193

Actions (login required)

View Item