Amirsyah, Muh (2024) implementasi kebijakan e-kinerja bagi aparatur sipil negara (studi kasus sekretariat. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Full text not available from this repository.

Abstract

Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia telah membawa perubahan yang signifikan. Pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah berkontribusi dalam mempercepat perbaikan sistern birokrasi, terlihat dari penerapan kebijakan e­kinerja di Kabupaten Jembrana. Kebijakan ini diadopsi sebagai respons terhadap masalah pegawai yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, yang berakibat pada rendahnya efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas hasil kerja mereka.Setelah penerapan e-Kinerja, meskipun banyak masalah administratif dan penilaian yang bisa teratasi, tetap ada beberapa permasalahan baru yang muncul, baik dari segi teknis maupun pelaksanaannya. Beberapa permasalahan yang sering muncul setelah implementasi e­Kinerja meliputi Kendala Teknis seperti Koneksi internet yang tidak stabil, Kurangnya Pemahaman Pegawai dengan tegnologi terutama pegawai yang sudah tua dan tingkat pendidikan yang rendah yang terbiasa dengan sistem manual, Beban Administratif yang Bertambah harus melaporkan setiap detail kegiatan melalui sistem, Penilaian Kinerja yang Masih Kurang Objektif meskipun sistem e-Kinerja dirancang untuk menilai berdasarkan data, serta Keterbatasan Sistem dalam Mengukur Kualitas Kerja yang membuat beberapa pegawai lebih fokus pada menyelesaikan tugas sebanyak mungkin tanpa memperhatikan mutu atau hasil pekerjaan. Meski e-Kinerja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, tantangan-tantangan ini perlu diatasi melalui peningkatan infrastruktur, pelatihan yang memadai, serta perbaikan sistem agar benar­benar memberikan manfaat yang maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk memahami penerapan kebijakan e-kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Jembrana dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, menggunakan teknik purposive sampling. Proses analisis mencakup pengumpulan data, reduksi, penyajian, dan akhirnya menyimpulkan bahwa implementasi awal kebijakan e-kinerja menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dalam penguasaan teknologi serta kekurangan fasilitas seperti komputer dan akses internet. Respons pegawai terhadap kebijakan ini beragam; sebagian mendukung karena dianggap adil dalam pemberian tunjangan dan mendorong persaingan yang sehat, sementara yang lain menolak karena merasa terbebani. Faktor penghambat dalam penerapan kebijakan e-kinerja meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan infrastrnktur yang belum memadai. Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan faktor non-manusia melalui sosialisasi, pelatihan, dan peningkatan fasilitas komputer serta akses internet, agar kebijakan e-kinerja dapat diimplementasikan secara optimal.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Implementasi, Kebijakan, E-kinerja
Divisions:	Tugas Akhir Program Magister (TAPM) > Magister Ilmu Administrasi Publik
Depositing User:	CR Cherrie Rachman
Date Deposited:	02 Oct 2025 05:46
Last Modified:	02 Oct 2025 05:46
URI:	http://repository.ut.ac.id/id/eprint/11281

Actions (login required)

View Item