Gus Diendi, I Gede (2024) studi implementasi kebijakan mandatory spending fungsi pendidikan di kabupaten jembranan. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Full text not available from this repository.

Abstract

Kebijakan mandatory spending fungsi pendidikan merupakan kebijakan publik yang diamanatkan oleh Undang Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 49 ayat (1), bahwa negara wajib mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% dari APBN maupun APBD. Sehubungan dengan hal tersebut pembangunan fungsi pendidikan merupakan ha] yang sangat strategis dan esensiaJ dalam pembangunan nasional yang memiliki tujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial ekonomi daerah. Namun dernilcian pada kabupaten Jembrana dalam dua tahun terakhir ditemukan pennasalahan ketimpangan (issue negatif) yang berkaitan dengan layanan pendidikan khususnya sarana prasarana seperti yang dimuat oleh media nasional (detik.com). Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan melakukan studi implementasi kebijakan mandato,y spending fungsi pendidikan di Kabupaten Jembrana menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian. Data diperoleh melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi dan pennasalahan dikaji menggunakan teori implementasi kebijakan publik menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Hubberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan mandatory spending fungsi pendidikan di kabupaten J embrana sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan minimal alokasi anggaran fungsi pendidikan sebesar 20 persen dari Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah (APBD), namun demikian dalam implementasinya terdapat tantangan yaitu sebagian besar postur anggaran fungsi pendidikan merupakan belanja pegawai dan hanya sebagian kecil merupakan belanja modal, saat ini masih terdapat 25% sekolal1 dasar yang kondisinya rusak dan belum mendapatkan penanganan. Sedangkan peluang dalam mengirnplementasikan kebijakan ini yaitu adanya dukungan politik, sosial, ekonomi, dan seluruh implementator kebijakan. Solusi terhadap tantangan implementasi kebijakan ini adalah mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Jembrana, melakukan efisiensi belanja pegawa:i, mencermati alokasi belanja barang dan jasa serta belanja hibah fungsi pendidikan untuk diarahkan ke belanja modal fungsi pendidikan serta meneotukan batasan maksimal untuk belanja pegawai dan batasan minimal untuk belanja modal.

Item Type:	Thesis (Masters)
Uncontrolled Keywords:	Implementasi, Kebijakan, Mandatory, Pendidikan
Divisions:	Tugas Akhir Program Magister (TAPM) > Magister Ilmu Administrasi Publik
Depositing User:	CR Cherrie Rachman
Date Deposited:	02 Oct 2025 08:18
Last Modified:	02 Oct 2025 08:18
URI:	http://repository.ut.ac.id/id/eprint/11301

Actions (login required)

View Item