Mabel, Albertus (2024) evaluasi kebijakan sop kepolisian tentang masa demonstrasi dalam pengamanan kepolisian di polres kota ternate. Masters thesis, Universitas Terbuka.
Full text not available from this repository.Abstract
Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab Polri dibidang ketertiban dan keamanan, dimana Polisi berkewajiban menjaga dan melindungan masyarakat dari segala bentuk ancaman baik dari luar terlebih dari dalam. Salah satu peranan yang dilakukan oleh Polri terhadap mereka yang melakukan untuk rasa adalah melakukan pengamanan terhadap masyarakat yang melakukan unjuk rasa sehingga tidak mengganggu ketertiban urnumFaktor penyebab terjadinya aksi unjuk rasa anarkis yang berdampak pada kerusakan fasilitas um.um diantaranya disebabkan oleh faktor keinginan pengunjuk rasa yang tidak terpenuhi dalam unjuk rasa, faktor adanya provokasi dari dalam kelompok pengunjuk rasa, serta faktor rendahnya kemampuan pengendalian massa oleh pihak kepolisian dalam unjuk rasa. Pihak kepolisian dalam mengatasi pengamanan demonstrasi dengan mengacu pada Standar Oprasional Prosedur (SOP). Analisa dalam hasil penelitian ini, lemahnya pemerintah daerah untuk membuka ruang diskusi/dialog dengan masa demonstran, sehingga membuat masa menjadi brutal untuk melakukan caos tindakan anarkis. kalau sudah terjadi anarkis, maka akan benturan terhadap masa demonstran dengan pihak kepolisian pasti terjadi. Polri seharusnya sudah mempunyai undang-undang yang mengatur waktu demonstran mulai dilakukan sampai ahir waktunya, sehingga jangan terlalu berpatokan pada Perkap saja. Sebagai kesimpulan membuktikan bahwa, Pihak kepolisian diberikan regulasi yang membatasi untuk bertindak sedikit tegas kepada masa demonstran, itu artinya ruang kekuatan pengaman pada masa demostran yang anarkis dibatasi oleh pemerintah itu sendiri, ahimya kadang kepolisian dilempar dengan batu, bahkan dipukul dengan barang tajam dicaci dengan kata-kata kotor mereka hanya siap dan brtindak sesuai aturan yang ada. Upaya preventif merupakan upaya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam melakukan tugas sesuai dengan Prosedur tetap (Protap). Hal ini dimaksudkan agar pihak Kepolisian baik perorangan dan unit satuan dalam mengambil tindakan tidak di pandang berlebihan oleh masyarakat. Bahkan mengambil tindakan harus jeli dalam melihat kemungkinankemungkinan yang dapat terjadi dalam unjuk rasa agar dapat meminimalisir bahaya atau ancaman dari dampak unjuk rasa dan atau demonstrasi tersebut.
| Item Type: | Thesis (Masters) |
|---|---|
| Uncontrolled Keywords: | Evaluasi, Kebijakan Sop Kepolisian, Massa Demonstrasi. |
| Divisions: | Tugas Akhir Program Magister (TAPM) > Magister Ilmu Administrasi Publik |
| Depositing User: | CR Cherrie Rachman |
| Date Deposited: | 03 Oct 2025 04:35 |
| Last Modified: | 03 Oct 2025 04:35 |
| URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/11332 |
Actions (login required)
 |
View Item |