Basista, Ronny (2015) Problematika Rekrutmen Pegawai Negeri Sipil: Dilema Desentralisasi dan Transparansi. Jurnal Alboacen, 3 (2). pp. 23-31. ISSN 2338-2538
|
Text
Problematika Rekrutmen PNS_Dilema Desentralisasi dan Transparansi.pdf Download (6MB) | Preview |
Abstract
Penerapan prinsip desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan mencakup semua urusan kecuali lima urusan yang tetap ditangani pemerintah (pusat). Pengadaan dan pembinaan aparatur pemerintahan di daerah, dengan demikian, menjadi kewenangan pemerintah daerah. Namun dalam perjalanannya, kewenangan ini, khususnya dalam hal rekritmen pegawai, Kembali ke pemerintah pusat yang ditandai dengan dikeluarkannya sejumlah aturan yang berkaitan dengan rekrutmen hingga seleksi pegawai. Pada rekrutmen pegawai negeri sipil (PNS) tahun 2013, eempat provinsi di Indonesia menolak mengumumkan hasil tes CPNS. Dengan beralasan mayoritas yang lulus bukan warga setempat, para kepala daerah sebagai pejabat pembinan kepegawaian di daerah mengembalikan hasil tes kepada pemerintah untuk selanjutnya mempersilakan pemerintah yang mengumumkannya. Pemerintah menolak mengumumkannya karena sesuai dengan peraturan hal tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah. Tulisan ini meneropong sejumlah fenomena tolak-menolak ini dalam perspektif politik desentralisasi. Sejumlah kemungkinan desain kebijakan ditawarkan agar rekrutmen CPNS pada masa mendatang tidak menimbulkan polemic lagi.
Item Type: | Article |
---|---|
Additional Information (ID): | 23/B0083.pdf |
Uncontrolled Keywords: | rekrutmen CPNS, desentralisasi, kewenangan, pemerintah daerah. |
Subjects: | 300 Social Science > 350-359 Public Administration and Military Science (Administrasi Negara dan Ilmu Kemiliteran) > 352.63 Government Workers (Pegawai Pemerintah) |
Divisions: | Koleksi Digital > Artikel |
Depositing User: | CR Cherrie Rachman |
Date Deposited: | 15 May 2023 07:03 |
Last Modified: | 26 Sep 2023 07:46 |
URI: | http://repository.ut.ac.id/id/eprint/10429 |
Actions (login required)
View Item |