Studi Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat

Handayanie, Supitri (2013) Studi Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Badan Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41404.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

Kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional terutama tergantung dari kesempurnaan aparatur negara yaitu tergantung dari kesempurnaan PNS. Dalam rangka mewujudkan PNS yang handal, profesional dan bermoral sebagai penyelenggara pemerintahan yang menerapkan prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik maka PNS sebagai unsur aparatur negara dituntut untuk setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah, bersikap disiplin, jujur, adil, transparan dan akuntabel dalam melaksanakan tugas. Sosok PNS yang mampu memainkan peranan tersebut adalah PNS yang mempunyai kompetensi yang diindikasikan dari sikap disiplin yang tinggi, kinerja yang baik serta sikap dan perilakunya yang penuh dengan kesetiaan dan ketaatan kepada negara, bermoral dan bermental baik, profesional, sadar akan tanggung jawabnya sebagai pelayan public. Dalam upaya meningkatkan kedisiplinan PNS tersebut pemerintah Indonesia telah memberikan suatu regulasi dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Keberadaan Badan Kepegawaian didaerah menjadi penting dan strategis disamping tugas pokoknya adalah dalam rangka pembinaan kepegawaian, terutama terkait dalam penegakan disiplin PNS juga membentuk PNS yang profesional serta dapat memberikan pelayanan secara prima. Pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah dimaksud tidak mudah untuk dilaksanakan meskipun bertujuan baik, karena banyak pihak yang turut menentukan termasuk pembuat kebijakan ataupun yang turut menentukan keputusan karena dilatarbelakangi oleh berbagai kepentingan. Ditemukan pelanggaran terdapat beberapa PNS yang tidak tertib, cermat dan bersemangat dalam bekerja untuk kepentingan Negara, tidak menaati ketentuan jam kerja, tidak menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara dengan sebaik-baiknya, dan beberapa PNS yang tidak mentaati peraturan kedinasan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Badan kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Barat menerapkan pemberlakuan pelaksanaan tindakan hukuman kepada setiap PNS yang melanggar setelah dilakukan pembinaan-pembinaan sesuai dengan tahapan-tahapannya.

Actions (login required)

View Item