Praktek Sistem Gadai Sawah Masyarakat Desa Studi Di Desa Margamulya, Kecamatan Bongas,Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat

Sudirah, (1998) Praktek Sistem Gadai Sawah Masyarakat Desa Studi Di Desa Margamulya, Kecamatan Bongas,Kabupaten Indramayu, Propinsi Jawa Barat. Masters thesis, Institut Pertanian Bogor.

Preview

Text 40118.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB) | Preview

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah (1) Menelaah berbagai penyebab mengapa petani menggadaikan sawahnya; (2) Menelaah seluk beluk praktek sistem gadai sawah; (3) Menganalisis dampak praktek sistem gadai sawah terhadap perubahan jenis pekerjaan, tingkat pendapatan penggadai, penebusan kembali sawah gadai, dan munculnya konflik sengketa gadai. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden penggadai, responden pemegang gadai dan informan (tokoh-tokoh masyarakat atau aparat yang terkait). Data tentang penggadai, pemegang gadai, dan informan, pertama-tama bersumber dari Kantor Kepala Desa/aparat desa. Pengambilan data primer dari responden atau informan dilakukan dengan wawancara langsung secara bebas sesuai dengan topik-topik penelitian. Pertanyaan dikembangkan kembali pada bagian-bagian yang menarik dan penting dari responden atau informan yang bersangkutan,sehingga diperoleh data atau informasi yang bersifat desikriptir (data kualitatif). Sedangkan data sekunder diambil dari Kantor Kepala Desa, Kantor Kecamatan, Kantor Statistik Kabupaten, Kantor Bank, Kantor Koperasi, Kantor Perum Pegadaian,dan sebagainya untuk mendukung analisis kualitatif. Jumlah responden adalah 35 penggadai, dan 6 pemegang gadai. Penulis menganggap data atau informasi yang diperoleh dari responden penggadai, responden pemegang gadai dan informan tersebut sudah cukup, sehingga tidak menambah responden dan informan kembali. Di desa ini jumlah transaksi gadai sawah setiap tahun rata-rata sekitar 12 transaksi. Hal itu berarti jumlah transaksi gadai selama sepuluh tahun terakhir diperkirakan sekitar 120 transaksi. Dari studi ini terungkap bahwa petani menggadaikan sawahnya disebabkan oleh motivasi ekonomi dan ingin mempertahankan status sosialnya yang berpredikat sebagai petani pemilik. Terungkap pula bahwa dalam praktek sistem gadai sawahnya terdapat pembatasan masa gadai 2 tahun, dan sesudah itu dapat diperpanjang kembali. Pada hakekatnya perjanjian gadai dengan pembatasan masa gadai 2 tahun tersebut hanyalah suatu cara untuk menghindari ketentuan perundangan tentang gadai tanah (UU No. 56 Prp. Tahun 1960 pasal 7). Studi ini menunjukkan bahwa penggarapan sawah gadai yang dilakukan oleh pemegang gadai atau oleh orang lain dengan sistem lan}a menimbulkan dampak terhadap perubahan pekerjaan pokok penggadai yang bersangkutan dari petani ke non petani, yaitu rata-rata sekitar 35% pada petani kecil, dan sekitar 22% pada petani sedang. Pekerjaan non petani tersebut, yaitu sebagai tukang ojeg sepeda motor, tukang bangunan, pedagang, pegawai, buruh tani. Selain itu, penggarapan sawah gadai yang dilakukan oleh pemegang gadai, atau oleh orang lain/penggadai dengan sistem Ianja menimbulkan dampak terhadap perubahan pendapatan penggadai, yaitu rata-rata turun sekitar 30% pada petani kecil, sekitar 26% pada petani sedang, dan sekitar 18% pada petani luas. Studi ini mengungkapkan pula bahwa kemampuan penebusan k~mbali sawah gadai ada hubungannya dengan besarnya proporsi sawah yang digadaikan. Penggarapan sawah gadai tetap dilakukan penggadai dengan sistem lanja, dengan proporsi sawah gadai terhadap sawah miliknya kurang dari 50%, maka pihak penggadai cenderung lebih mampu menebus kembali sawah gadainya,dibandingkan dengan mereka yang proporsi sawah gadainya lebih dari 50%. Semakin besar proporsi sawah yang digadaikan, semakin kecil kemampuan penggadai untuk menebus kembali sawahnya. Terungkap pula bahwa dalam praktek sistem gadai sawah di desa ini terdapat dua macam konflik sengketa gadai, yaitu pertama, konflik dalam hal penebusan kembali sawah gadai. Penggadai menuntut dikembalikannya sawah gadai berhubung masa gadainya sudah lebih dari 7 tahun, tanpa kewajiban membayar uang tebusan sebagaimana ketentuan UU No.56 Prp.Tahun 1960 pasal 7. Sebaliknya pemegang gadai meminta kembali uang tebusan sepenuhnya. Akhirnya, konflik tersebut dapat diselesaikan melalui musyawarah, dengan kesepakatan penggadai memberikan imbalan (reHard), kepada pemegang gadai, sebaliknya pemegang gadai mengembalikan sawah gadai itu kepada penggadai. Sedangkan konflik kedua, terjadi pada saat dimulainya penggarapan sawah gadai. Pada prakteknya terkadang lahan garapan sawah gadai itu tidak ada atau masih dalam penguasaan pihak lain. Penyelesaian konflik ini biasanya pihak penggadai memberikan ''uang" lanja kepada pemegang gadai. Dalam praktek sistem gadai sawah, pada kenyataannya member atkan pihak penggadai, jadi bukan pertukaran atau transaksi sosial antar individu mengenai biaya (cost) dan imbalan (reHard) yang seimbang sebagaimana teori pertukaran Homans, sehingga menimbulkan berbagai dampak terhadap pekerjaan pokok (mobilitas sosial) penggadai, penurunan pendapatan penggadai, munculnya konflik sengketa gadai antara penggadai dan pemegang gadai, dan kesulitan penebusan kembali sawah gadai. Bahkan dari 33 penggadai (tidak termasuk 2 penggadai yang masa gadainya belum habis 2 tahun), sekitar 36% pada akhirnya melepas atau menjual sawahnya. Hal ini berarti terjadi penyempitan luas sawah milik pada pihak petani penggadai, sebaliknya terjadi akumulasi kepemilikan sawah di pihak lain.

Actions (login required)

View Item