Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Suatu Studi di Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko)

Fourwanda, Zonni (2016) Analisis Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Suatu Studi di Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 42223.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko. Penelitian ini menggunakan model implementasi yang dikembangkan oleh George C. Edward III, dengan menjelaskan 4 aspek penilaian, yaitu komunikasi,sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subyek penelitian atau informan ditentukan menurut kebutuhan dan kepentingan penelitian, dengan pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Hasil Penelitian menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disip1in Pegawai Negeri Sipil merupakan bentuk perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang dianggap lemah dan tidak relevan lagi akan kebutuhan reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah saat ini. Peraturan Pemerintah Nom or 53 Tahun 2010 dapat dikatakan sebagai kebijakan yang bersifat regulatory policy atau dipahami sebagai kebijakan yang mengatur tentang pembatasanl pelarangan terhadap perbuatan atau tindakan. Berdasarkan 4 variabel yang dikembangkan dalam model implementasi George C. Edward III, maka implementasi PP No. 53 Tahun 2010 dapat diketahui sebagai berikut: 1) Aspek komunikasi telah efektif dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko untuk melakukan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010. Hal ini memanfaatkan beberapa media atau forum formal maupun informal yang ada. Sedangkan pelanggaran disiplin yang terjadi di Sekretariat Daerah Kabupaten Mukomuko saat ini bukan atas dasar Pegawai Negeri Sipil tidak mengetahui adanya aturan yang mengikatnya, melainkan disebabkan oleh kepentingan pribadi yang mendesak dan mengharuskan mereka melakukan pelanggaran; 2) Aspek Sumberdaya di dalam penelitian ini, fokus terhadap sumber daya manusia sebagai unsur terpenting di dalam pelaksanaan kebijakan dan bagaimana mereka dapat memahami aturan dengan baik atau tidak. Karena sumber daya manusia yang berkualitas sudah pasti dapat melaksanakan kebijakan dengan baik; 3) Aspek Disposisi diharapkan dapat ditanggapi baik oleh pelaksana kebijakan, karena pemahaman yang utuh akan kebijakan dapat memberikan nilai positif dalam melakukan implementasi; 4) Aspek Struktur Birokrasi dapat dilihat berdasarkan dua hal, yaitu mekanisme implementasi kebijakan yang dituangkan ke dalam Standart Operation Procedure (SOP) dan struktur birokrasi. Penelitian ini mencoba mengambil contoh bagaimana SOP di dalam pemberian sanksi telah diatur secara teknis dalam Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 21 Tahun 20 I 0 mengenai Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, yang sifatnya sangat prosedural dan berjenjang. Namun pada kenyataannya, struktur organisasi yang panjang tidak mempengaruhi implementasi PP No. 53 Tahun 2010. Hal ini dikarenakan PP No. 53 Tahun 2010 telah mengatur bagaimana pengawasan terhadap disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) di setiap unit organisasinya, dimana pengawasan tersebut melekat kepada atasan langsung. Sehingga dengan melekatnya pengawasan langsung oleh atasan masing-masing Pegawai Negeri Sipil (PNS) memberikan kemudahan dalam pelaksanaan PP No. 53 Tahun 2010.

Actions (login required)

View Item