Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Pelayanan Publik (Studi Implementasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat)

Kartono, (2013) Disiplin Pegawai Negeri Sipil dalam Pelayanan Publik (Studi Implementasi Disiplin Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Kantor Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41351.pdf Download (21MB) | Preview

Abstract

Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu kebutuhan yang mendasar dalam suatu organisasi pemerintah. Karena disiplin sangat menunjang kinerja aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dalam berbagai bidang baik penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan demi terwujudnya kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur pemerintah yaitu Pegawai Negeri Sipil. Tujuan dalam Penelitian ini adalah untuk menganalisis Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Peraturan tersebut adalah pengganti dari Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 yang merupakan suatu pembinaan bagi Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Dalam implementasinya kebijakan disiplin di Kantor Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kecamatan Arut Selatan belum berjalan dengan baik. Karena Pegawai Negeri Sipil adalah individu yang terkadang ingin melepaskan diri dari peraturan yang berlaku, padahal sebagai seorang aparatur pemerintah sebuah peraturan yang sudah diberlakukan adalah mutlak untuk dipatuhi. Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan pemerintah Nomor. 53 Tahun 2010 adalah pengawasan, pemanggilan, pemeriksaan, penjatuhan Hukuman Disiplin dan Penyampaian Hukuman Disiplin. Sedangkan faktor-fakror yang menghambat dalam kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut: 1. Ketegasan pimpinan 2. Teladan Pimpinan menjadi faktor pendorong dalam kebijakan disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah 1. Sanksi hukuman 2. Teladan pimpinan 3. Pengawasan melekat. Penerapan Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebenarnya terletak pada pimpinan. Pimpinan harus memberi contoh yang baik, berdisiplin baik, jujur, adil, serta sesuai kata dengan perbuatan. Pimpinan jangan mengharapkan kedisiplinan bawahannya baik, jika dia sendiri kurang berdisiplin. Pimpinan harus menyadari bahwa perilakunya akan dicontoh dan diteladani oleh para bawahannya. Hal inilah yang mengharuskan agar pimpinan mempunyai kedisiplinan yang baik, supaya para bawahanpun berdisiplin baik. Salah satu yang menjadi teladan pimpinan bagi bawahan adalah pada jam masuk kantor yang dilaksanakan di Kantor Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kecamatan Arut Selatan sesuai dengan peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 12 Tahun 2009 bahwa jam masuk Hari Senin sarnpai dengan hari Kamis jam 7.30 sampai dengan 15.30 tanpa waktu Istirahat, dan hari Jum'at jam 07.30 sampai dengan 14.30 dengan waktu istirahat 11.00 sampai dengan 12.30. Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang diterapkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 adalah bagi semua Pegawai Negeri Sipil. Tetapi dalam pelaksanaanya sesuai dengan tata cara petunjuk pelaksaknaan bahwa Peraturan Pemerintah ini yang memberikan sanksi atau teguran adalah atasan langsung. Jadi peran pimpinan sangat penting sekali dalam Implementasi kebijakan tersebut.

Actions (login required)

View Item