Implementasi Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Kabupaten Nunukan

Salahuddin, Andi (2016) Implementasi Peraturan Presiden Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Pemerintah Kabupaten Nunukan. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text cvr.pdf Download (267kB) | Preview

Abstract

Untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien,efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil atau diskriminatif dan akuntabel bagi semua pihak, maka perlupengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik. Implementasikan kebijakan yang mendapat perhatian adalah sebagai berikut: (l). Belum ada rencana kebutuhan barang/jasa; (2).Rencana Umum Pengadaan (RUP) belum tepat jadwal; (3 ). Ditemukan dokumen pengadaan tidak lengkap; (4). Keterlambatan pelaksanaan proses tender; (5).Tidak kaji ulang oleh PPK dan ULP; (6).Penyusunan kontrak yang masih kurang tepat. Permasalahan pada penelitian ini adalah mengapa implementasi pengadaan barang/jasa pemerintah di Kabupaten Ntmukan berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 kurang berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan memperoleh data primer dan sektmder melalui wawancara, informan dan analisis dokumen kemudian dianalisis dengan menggtmakan teknik krebilitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: ( 1 ). Implementasi pengadaan barang/jasa di Kabupaten Nunukan, apabila dikaitkan dengan pencapaian tujuan pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang belum optimal. (2). Faktor-faktor yang meenjadi pendorong dan penghalang dalam implementasi pengadaan barang/jasa yaitu: (a).Komunikasi; (b). Disposis; (c). Sumber Daya dan (d). Struktur Birokrasi

Actions (login required)

View Item