Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pada Sekolah Dasar di Daerah Perbatasan Kecamatan Sebatik Tengah

Saleh, (2016) Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal Pada Sekolah Dasar di Daerah Perbatasan Kecamatan Sebatik Tengah. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 43030.pdf - Submitted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (4MB) | Preview

Abstract

Implementasi Standar Pelayanan Minimal merupakan tahap awal yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai Standar Nasional Pendidikan (SNP). Mengingat bahwa Sekolah Dasar yang ada di daerah perbatasan jauh dari standar nasional yang layak sebagaimana dimaksud sehingga perlu suatu upaya untuk memperbaiki kondisi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih mendalam tentang implementasi kebijakan pemerintah berupa Standar Pelayanan Minimal Pada Sekolah Dasar di Daerah Perbatasan Kecamatan Sebatik Tengah. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan, dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif. Hasil Evaluasi Implementasi Kebijakan Standar Pelayanan Minimal pada Sekolah Dasar di Daerah Perbatasan Kecamatan Sebatik Tengah Kabupaten Nunukan dilakukan berdasarkan enam kategori jenis pelayanan. a) Standar dan sasaran kebijakan publik yang belum terukur secara optimal, b) sumber daya baik sumber daya manusia, sumber daya material masih perlu diberikan perhatian dan beberapa pembenahan, c) dari segi komunikasi dan koordinasi antar instansi yang terkait masih membutuhkan penguatan dan dukungan yang maksimal d) karakteristik implementor e) kondisi perekonomian di wilayah implementasi kebijakan f) sikap atau disposisi implementor baik dari respon implementor terhadap kebijakan. Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kecamatan Sebatik Tengah menghadapi beberapa kendala. Yang pertama yaitu kurangnya informasi yang diterima mengenai Standar Pelayanan Minimum . Kedua yaitu terkait dengan keterbatasan dana yang dikelola. Ketiga terkait dengan jumlah dan kualitas SOM. Sebagai solusi untuk kendala yang ditemui di sekoalh, maka diperlukan peran aktif pemerintah dalam sosialisasi SPM secara menyeluruh untuk membantu sekolah dalam meningkatkan pelayanannya yang akan berpengaruh pada meningkatknya kualitas dan prestasi sekolah

Actions (login required)

View Item