Manajemen kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Dengan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada PNPM PISEW di Kecamatan Airgegas)

Fauziana, (2012) Manajemen kemitraan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Dengan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada PNPM PISEW di Kecamatan Airgegas). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 40951.pdf Download (7MB) | Preview

Abstract

Salah satu isu pokok dalam pembangunan adalah masalah kemiskinan. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi kemiskinan ini, salah satunya program PNPM PISEW. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PNPM-PISEW) secara nasional merupakan salah satu model pendekatan di dalam membangun suatu gerakan bersama dalam menanggulangi masalah kemiskinan di wilayahnya secara mandiri. Upaya ini telah menghasilkan perkembangan yang cukup mengakar, representative dan bersifat kolektif yang disebut Lembaga Kemasyarakatan Desa, disingkat LKD. Keberadaan LKD inilah yang diharapkan mampu menjadi pondasi yang kokoh bagi terbangunnya tatanan masyarakat berdaya. Meskipun demikian, harus diakui bahwa tatanan masyarakat berdaya tersebut perlu terus menerus difasilitasi sehingga mampu bertransformasi ke tatanan masyarakat mandiri. Pada tatanan masyarakat mandiri inilah nantinya diharapkan mampu mendorong tumbuhnya gerakan bersama (kemitraan) yang sinergis antara masyarakat dengan pemerintah daerah sehingga upaya penanggulangan kemiskinan akan menjadi “gerakan bersama berlandaskan kemitraan dan kesetaraan dari pilar pembangunan tersebut. Penulisan TAPM ini menggunakan penelitian kualitatif dengan mendeskripsikan program PNPM PISEW. Pengambilan data sekunder berupa dokumen dan data primer berupa hasil wawancara mendalam kepada informan dari peneliti yang penentuan informannya dengan purposive sampling agar data yang diperoleh dapat mendeskripsikan objek penelitian dan mencapai tujuan penelitian dengan melalui analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kemitraan yang terjadi antara LKD dengan Pemerintah Daerah adalah pada tahap penyusunan program model kemitraan yang dibangun adalah bersifat Subordinatif Union of Partnership. Mempunyai otoritas yang tinggi atau merasa dominan karena mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan dengan pihak lain, hal ini tampak pada proses pengambilan keputusan. Sedangkan tahap perencanaan (pengajuan proposal dan pencarian dana), pelaksanaan, pertanggungjawaban dan pengawasan kegiatan lebih mencerminkan model yang mutualistik. Persekutuan kedua pihak tersebut telah memberikan manfaat dan mendapatkan manfaat. Walaupun dari segi status berbeda tetapi masing-masing telah mewujudkan visi dan misinya secara bersama yaitu menanggulangi kemiskinan secara terpadu. Kerjasama yang dilakukan kedua pihak berbentuk kerjasama secara linear. Dalam konteks ini tidak membedakan besar kecilnya suatu organisasi, status/legalitas, atau kekuatan pihak yang bermitra. Yang menjadi tekanan utama adalah visi-misi yang saling mengisi satu dengan yang lainnya.

Actions (login required)

View Item