Sinergi antara Pemerintah Kabupaten, Masyarakat dan Swasta dalam Proses Penentuan Kebijakan Kabupaten Bengkayang

SALIKIN, STEFANUS and Tandililing, A.B and Winataputra, Udin S. (2010) Sinergi antara Pemerintah Kabupaten, Masyarakat dan Swasta dalam Proses Penentuan Kebijakan Kabupaten Bengkayang. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 40349.pdf Download (17MB) | Preview

Abstract

Yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah, bagaimana sinergi antara Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pihak swasta dalam memformulasi Perencanaan Kebijakan Bidang Pendidikan, sejauh mana pertan pada stakehordel serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses perumusan kebijakan pendidikan di Kabupaten Bengkayang. Penelitian ini merupakan penelitian kebijakan (policy rescareh) dalam proses formulasi Perencanaan Kebijakan Pendidikan Pemerintah Kabupaten Bengkayang; kemudian model yang penulis gunakan dalam menganalisis formulasi kebijakan adalah model system yaitu sejumlah lembaga-lembaga dan aktifitas-aktifitas dalam masyarakat yang berfungsi mengubah tuntutan (demand), dukungan· (support) yang merupakan masukan (in put) dan selanjutnya di ubah menjadi keputusan-keputusan atau kebijakan publik yang otoritatif bagi seluruh anggota masyarakat (out put). Data yang digunakan datam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer data sekunder diambil dari hasil laporan-laporan dan dokumen-dokumen dari instansi I lembaga yang terkait, sedangkan data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung ke lapangan dan sebagai key informan dalam penelitian ini adalah Bupati,Wakil Bupati, Ketua DPRD, Sekda dan Kepala Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkayang. Di era otonomi daerah sebagian· besar kewenangan·-kewenangan pemerintatr pusat diserahkan ke daerah, dengan demikian pemerintah daerah dapat mengatur daerahnya sendiri dengan tetap dalam kerangka NKRI, sehingga dalam penentuan kebijakan, pemerintah daerah harus mampu mengakomodir kepentingan dan kondisi daerahnya termasuk juga penentuan kebijakan di bidang pendidikan. Dalam proses penetuan kebijakan pendidikan, diharapkan adanya sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat dan swasta, hal ini· dilakukan agar kebijakan yang menjadi keputusan pemerintah benar-benar dapat atau mampu menjawab tantangan, dan tuntutan serta kebutuhan dan kondisi daerah. Kondisi yang ada sekarang ini bahwa sinergi antara Pemerintah Kabupaten Bengkayang, Masyarakat, dan Swasta dalam proses perumusan kebijakan pendidikan secara umum belum maksimal, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang antara lain ; kondisisosial ekonomi · yang masih rendah kurangnya pemahaman akan pentingnya pendidikan, anggaran yang terbatas ( APBD ) serta aspirasi/tuntutan yang berlebiban terhadap pemerintah dalam upaya memenuhi kebutuhan pembangunan pendidikan di Kabupaten Bengkayang.

Actions (login required)

View Item