Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut UU RI NO. 32 Tahun 2004 PASAL 209 Desa Hilir Tengah Kecamaan Ngabang

Triwahyuni, (2009) Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut UU RI NO. 32 Tahun 2004 PASAL 209 Desa Hilir Tengah Kecamaan Ngabang. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 40866.pdf Download (18MB) | Preview

Abstract

ISI ABSTRAK TAPM ini mengangkat masalah Implementasi Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Hilir Tengah menurut UU RI No.32 Tahun 2004. Latar belakang masalah penelitian ini BPD sebagai lembaga legeslatif di tingkat desa dalam menjalankannya tugas dan fungsi dapat dikatakan kurang optimal. Hal ini dapat di lihat dalam melakukan hubungan kerjasama dengan Kepala Desa terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, kurang adanya koordinasi. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan prosedur pelaksanaan tugas dalam menetapkan peraturan desa dan anggaran belanja desa dan pola hubungan kerja antara BPD dengan Kepala Desa di di Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, sedangkan subjek penelitian adalah keanggotaan BPD, kepala Desa dan arapat desa serta beberapa warga masyarakat. Hasil Penelitian menjelaskan yang terjadi di lapangan bahwa implementasi tugas dan fungsi BPD di Desa Hilir Tengah Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, berdasarkan UU RI No.32 tahun 2004 pada pasal 209 dan dipertegas melalui Perda Pemeritah Kabupaten Landak No 5 Tahun 2008, bahwa implementasi tugas dan fungsi BPD di Desa Hilir Tengah yang meliputi tugas perencanaan dan menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bersama dengan Kepala Desa secara umum dalam menjalankan tugasnya kurang optimal, hal ini dibuktikan BPD tidak membuat program kerja tahunan, sehingga tugas dan fungsi BPD kurang terarah dan tidak mempunyai tujuan yang jelas. Pola hubungan BPD dalam menjalin kerjasama dengan Kepala Desa dapat dijelaskan bahwa dalam tanggungjawab BPD dalam menjalankan tugasnya kurang sesuai dengan kewenangannya. BPD tidak mengagendakan pertemuan rapat dengan berbagai pihak terkait. Pola hubungan yang dibina bersifat nonformal. Ketika membahas permasalahan yang ada di desa hanya bersifat pertemuan pribadi/non formal.

Actions (login required)

View Item