Muhammading, (2013) Efektivitas Penyerapan Aspirasi Masyarakat Hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah pada Proses Perencanaan dan Penganggaran di Kabupaten Sumbawa Tahun 2010. Masters thesis, Universitas Terbuka.
|
Text
41371.pdf Download (4MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat pada proses pereneanaan dan penganggaran pembangunan daerah di Kabupaten Sumbawa, kemudian untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyerapan aspirasi masyarakat dalam APBD Kabupaten Sumbawa tahun 201 O. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan metode survey dan penyebaran kuesioner pada responden yang terdiri dari, instansi-instansi yang mengakomodir aspirasi masyarakat melalui Musrenbang, seperti Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Pendidikan Nasional, Dinas kesehatan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Peternakan, dan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan. Kemudian juga pemangku kebijakan yang terlibat langsung dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah, terdiri dari pihak eksekutif yang representasikan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) unsur Bappeda dan keuangan kemudian pihak legislatif yang direpresentasikan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah metode deskriftif kualitatif dan kuantitatif. Untuk tujuan pertama menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan untuk tujuan kedua menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun focus penelitian adalah SKPD-SKPD yang mengakomodir aspirasi masyarakat melalui Musrenbang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Sumber informasi utama adalah informasi kunci pada masing-masing instansi yang terlibat dalam proses pereneanaan dan penganggaran daerah, baik eksekutif maupun legislative. Instrument pengumpulan data adalah wawancara terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan maupun secara parsial pada masing-masing SKPD menunjukkan bahwa aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui Musrenbang belum efektif terakomodir dalam APBD Tahun 2010. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi adalah usulan masyarakat hasil Musrenbang tidak didasarkan dengan data-data yang akurat, sehingga sulit untuk diimplementasikan, kemudian kuatnya kepentingan dimana fakta dominasi peran atau pelaku yang paling menentukan dalam penetapan usulan program dan kegiatan, adanya usulan langsung yang tidak prosedural , kuatnya intervensi politik DPRD untuk mendesakkan perubahan program dan kegiatan pada Renja SKPD dengan memasukkan hasil reses dan aspirasi DPRD dan terakhir adanya keterbatasan kemampuan keuangan daerah
Actions (login required)
 |
View Item |
