Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Buton

Hambali, Laode Abdul (2009) Kebijakan Pemekaran Wilayah Kecamatan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Buton. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 40841.pdf Download (23MB) | Preview

Abstract

Tulisan ini terinspirasi dari keingintahuan penulis akan kebijakan pemekaran wilayah, khususnya pemekaran kecamatan yang akhir-akhir ini mendapat perhatian dari banyak pihak yang memunculkan berbagai penilaian dan pendapat yang kadang meniscayakan makna dan manfaat dari sebuah pemekaran. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkap dan menganalisis hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan pemekaran wilayah kecamatan, hubungan antara pemekaran kecamatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta faktor-faktor yang menjadi penghambat dan pendukung terwujudnya peningkatan kesejahteraan setelah pemekaran kecamatan di Kabupaten Buton. Untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat digunakan beberapa indikator kesejahteraan yakni, tingkat pendapatan masyarakat, sarana prasarana, pendidikan, kesehatan dan perumahan. Penelitian dilaksanakan pada 8 kecamatan dari 13 kecamatan pemekaran yang ada di Kabupaten Buton dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Penetapan 8 kecamatan sasaran penelitian ditentukan secara cluster sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam serta observasi lapangan dan studi dokumentasi Adapun jumlah informan yang diwawancarai sebanyak ± 160 orang yang ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa kebijakan pemekaran kecamatan di Kabupaten Buton telah terselenggara dengan baik berdasarkan mekanisme dan prosedur sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan PERMENDAGRI Nomor 4 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan. Beberapa indikator kesejahteraan (pendapatan, pendidikan, kesehatan, sarana dan prasarana dasar, serta perumahan) digunakan dalam menganilisis hubungan pemekaran kecamatan dengan peningkatan kesejahteraan. Hasil analisis menunjukan bahwa terdapat hubungan antara pemekaran kecamatan dengan peningkatan kesejahteraan, karena dengan terbentuknya kecamatan baru, mengharuskan pemerintah melakukan intervensi pembangunan sarana dan prasarana dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan serta keberdayaan masyarakat yang merupakan potensi sekaligus menjadi pendorong peningkatan kesejahteraannya. Faktor pendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung pemekaran serta sikap dan kemauan pemerintah dalam melakukan intervensi pembangunan, sedangkan faktor penghambatnya yakni masih adanya kebijaksanaan yang kurang berpihak pada "pemerataan" seperti adanya mutasi pegawai dari kecamatan pemekaran serta adanya kebiasaan atau nilai-nilai budaya yang kurang berpihak pada perubahan meskipun pada saat penelitian hal-hal tersebut relatif kecil

Actions (login required)

View Item