Penerapan Azas Transparansi dan Akuntabilitas dalam Mewujudkan Sistem Administrasi Publik pada Lembaga Pemerintah (Studi pada Sekretariat Kota Banda Aceh)

Darwis, (2011) Penerapan Azas Transparansi dan Akuntabilitas dalam Mewujudkan Sistem Administrasi Publik pada Lembaga Pemerintah (Studi pada Sekretariat Kota Banda Aceh). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41969.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini tentang penerapan azas transparansi dan akuntabilitas di dalam mewujudkan sistem administrasi publik pada lembaga pemerintah. Penelitian ini memiliki tujuan khusus dan tujuan umum, mengetahui bagaimana penerapan azas transparansi dan akuntabilitas dalam system administrasi publik (pemerintahan) pada lembaga pemerintah sedangkan tujuan khusus untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan upaya yang dilakukan dalam menerapkan azas transparansi dan akuntabilitas dalam system administrasi publik (pemerintahan) yang baik pada lembaga pemerintah. Penelitian ini bersifat deskriptifanalitis, dengan cara mengamati tentang bagaimana penerapan azas transparansi dan akuntabilitas dalam system administrasi publik (pemerintahan)yang baik pada lembaga pemerintahan di Sekretariat daerah Kota Banda Aceh. Data yang diperlukan pada penelitian ini berupa data primer diperoleh melalui penelitian lapangan menggunakan wawancara dengan responden atau informan. Kemudian data sekunder diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan, buku-buku, literatur-literatur, majalah, dokumen serta kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan azas transparansi dan akuntabilitas dalam system administrasi publik yang baik masing-masing azas telah dilaksanakan dalam tiga bentuk transparansi yaitu transparansi kebijakan, transparansi informasi dan transparansi administrasi.Sedangkan azas akuntabilitas telah dilaksanakan dalam tiga bentuk akuntabilitas yaitu akuntabilitas politilc, akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas hukum. Kedua azas tersebut belum dapat diterapkan secara optimal. Kesimpulannya adalah bahwa azas transparansi dan azas akuntabilitas sudah diterapkan dalam penyelenggaraan system administrasi publik (pemerintahan) namun belum terwujud secara maksimal, masih memerlukan adanya peningkatan secara sungguh-sungguh, sehingga dapat terlaksana secara maksimal. Dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip good governance, karena masih ada indikasi korupsi, kolusi dan nepotisme, inefisiensi, penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, kualita dan kuantitas kinerja masih rendah, kinerja belum menggembirakan, produktifitas kinerja rendah, pelayanan publik yang belum tepat waktu, masih melalui jalur birokrasi yang panjang dan belum memiliki standar pelayanan masyarakat secara jelas. Seluruh aparatur pemerintah dalam semua lini lembaga pemerintah dapat membangun iktikad baik dan mempertinggi semangat untuk membangun azas transparansi dan azas akuntabilitas sebagai inti pemerintahan yang baik, dapat dijalankan secara bersama-sama dengan azas lain sepertiazas professional, proporsional, penegakan hukum, efektif dan efisien. Dalam penerapan azas transparansi dalam bidang informasi dapat diterapkan inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang e-government agar masyarakat dengan mudah dapat memperoleh, mendapatkan dan mengakses informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Actions (login required)

View Item