Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor S9 Tabun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir

Lisnawati, (2013) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor S9 Tabun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indragiri Hilir. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41514.pdf Download (15MB) | Preview

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah anggaran APBD yang telah dianggarkan untuk setiap SKPD tidak terialisasi oleh masing-masing SKPD, dikarenakan adanya kesalahan dalam membuat perencanaan anggaran, sikap kehati-hatian dalam merealisasikan anggaran. Penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui proses berpikir indukti tentang penyampaian informasi antara dua orang atau lebih yang juga meliputi pertukaran informasi antara manusia dalam kapasitas sebagai pribadi atau atas nama organisasi, kemampuan sumberdaya manusia dan fasilitas-fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan, karak.teristik yang dimiliki oleb implementator, seperti komitmen, kejuj~ sifat demokratik, koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang ootuk mencapai beberapa tujuan umum melalui pembagian pekeIjaan dan fungsi melalui hierarki otoritas dan tanggung jawab. Subjek penelitian ini adalah pemeritahan Kabupaten Indragiri Hilir, Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah, dan objek penelitian ini adala Implemantasi Permendagri Nomor 59 tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini dapat dilihat semua aspek seperti komunikasi, disposisi, sumberdaya, dan keorganisasian sangat mendukung dalam pelaksanaan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 59 taboo 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, jika semua aspek ini dilakukan dengan benar oleh para pemangku kepentingan maka permendagri ini dapat diterapkan oleh pemerintah daerah Indragiri Hilir. Maka dapat dilihat bahwa pemerintah daerah Indragiri Hilir belum menerapkan semua aspek, anggaran pada setiap SKPD banyak yang dikembalikan pada kas daerah.

Actions (login required)

View Item