Implementasi Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal Di Kota Lubuklinggau

Diharja, Umar (2015) Implementasi Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumberdaya Lokal Di Kota Lubuklinggau. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41825.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

Luas lahan pertanian semakin lama semakin berkurang, seiring dengan perkembangan zaman dan pesatnya pembangunan di segala sektor ekonomi diberbagai daerah di Indonesia. Hal ini menyebabkan produksi padi yang merupakan konsumsi pokok masyarakat Indonesia semakin menurun. Hal ini menyebabkan pemerintah melalui Dirjen Ketahanan Pangan membuat kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan berbasis Sumber Daya Lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis Sumber Daya Lokal di Kota Lubuklinggau. Instrumen berbentuk pedoman wawancara yang digunakan sebagai alat untuk melihat fenomena yang terjadi secara mendalam di dalam pelaksanaan kebijakan P2KP di kota Lubuklinggau. Penelitian dilakukan pada bulan Maret- April 2015. Untuk menganalisis fenomena yang terjadi dalam implementasi kebijakan P2KP menggunakan teori Edward III. Pelaksanaan kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan di Kota Lubuklinggau belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena meskipun program pendukung kebijakan terimplementasi seluruhnya yaitu meliputi kegiatan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL ), Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3 L ), dan kegiatan sosialisasi/promosi kebijakan P2KP. Secara komitmen pemerintah pusat terhadap kebijakan ini sudah cukup baik, hal ini dilihat dari tersedianya dana tiap tahunnya untuk pelaksanaan program tersebut. Namun, implementasi kebijakan di tingkat daerah khususnya di Kota Lubuklinggau belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini ditunjukan dengan tidak mengertinya petugas/aparat pelaksana yaitu Kantor Ketahanan Pangan di Kota Lubuklinggau tentang isi dan petunjuk pelaksanaan isi kebijakan. Penggantian dan rotasi pegawai yang terbilang cukup singkat dalam menduduki jabatan di lembaga tersebut ditambah lagi dengan latar belakang pendidikan yang kurang mumpuni untuk sebuah Kantor yang sangat teknis, membuat kebijakan ini sulit untuk sampai ke masyarakat dengan baik. Selain itu, kebijakan P2KP ini sangat tumpang tindih dengan kebijakan lain seperti bantuan beras untuk rakyat miskin (Raskin). Hal ini menunjukan ketidakseriusan pemerintah dalam mengimplementasikan kebijakan P2KP.

Actions (login required)

View Item