Analisis Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan Tangkap Terhadap Penanggulangan Illegal Fishing di Provinsi Maluku Utara (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara)

Ruray, Z. Djakaria (2012) Analisis Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan Tangkap Terhadap Penanggulangan Illegal Fishing di Provinsi Maluku Utara (Studi pada Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 40767.pdf Download (7MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan para pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara terhadap pengawasan dan pengendalian dalam penanggulangan illegal fishing di Propinsi Maluku Utara, menganalisis kebijakan program dan kegiatan dalam pelaksanaan dan hambatan yang ditemui sesuai dengan pelanggaran illegal fishing yang terjadi selama tabun 2004 sampai tabun 2008. Pada penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap kondisi data tentang kasus illegal fishing dan penanggulangannya serta wawancara dan dokumentasi terhadap para pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan dalam pengambilan kebijakan untuk memperoleh informasi pemilihan alternatif kebijakan pengawasan dan pengendalian terhadap penanggulangan illegal fishing. Metode analisis data menggunakan A,WOT yaitu penggabungan antara analisis SWOT dan AHP (Analytical Hirarchy Process) atau Proses Hierarki Analitik dalam kerangka analisis pemilihan alternatif kebijakan pengawasan dan pengendalian penanggulangan illegal fishing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang diambil oleh para pejabat Dinas Kelautan dan Perikanan terhadap pengawasan dan pengendalian illegal fishing di Propinsi Maluku Utara adalah salah satu kebijakan dalam bidang pengawasan dan pengendalian dengan memperhatikan program dan kegiatan serta stategi maupun pelaksanaan di lapangan. Untuk melihat sejauh mana hambatan dan faktor-faktor penyebab yang terjadi dalam pelaksanaaan pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh aparat pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Maluku Utara pada lokasi-lokasi kegiatan yang sesuai dengan penetapan program dalam kegiatan penanggulangan illegal fishing. Alternatif lokasi yang dipilih berdasarkan penilaian AHP berdasarkan aspek-aspek kegiatan dan pr~gram pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan dan sebagai penetapan ranking adalah kebijakan Pendanaan (Anggaran) adalah menempati ranking pertaIna berdasarkan hobot dan menempati peringkat PI berdasarkan perhitungan Analisis A'WOT, Sumberdaya Manusia (SDM) menempati peringkat P3 setelah peringkat P2 yang ditempati oleh Kepentingan, sedangkan kelembagaan pada peringkat P4 atau yang paling terakhir yang dilihat dati faktor penentu program kebijakan penanggulangan illegal fishing di Propinsi Maluku Utara.

Actions (login required)

View Item