Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Anwar, Azami (2010) Analisis Implementasi Kebijakan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 40430.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

Pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik antara lain berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP pada tahun 2005 di 25 provinsi dan hasil pemeriksaan BPK RI pada tahun 2006 dan 2007 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Oleh sebab itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat tentang implementasi kebijakan bantuan keuangan kepada partai politik yang dilaksanakan di Provinsi Kepualauan Bangka Belitung dalam menerapkan prosedur pengajuan bantuan, penyaluran bantuan dan laporan pengunaan bantuan keuangan bagi partai yang tercakup dalam Perda Nomor 7 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat tanggapan dari partai politik penerima bantuan keuangan sebagai kelompok sasaran kebijakan (target group) dan pelaksanaan kebijakan bantuan keuangan (implementator) terhadap penerapan prosedur pengajuan bantuan, penyaluran bantuan dan laporan penggunaan bantuan keuangan bagi partai politik. Objek penelitian ini adalah partai politik yang memiliki kursi di DPRD Provinsi Kepualauan Bangka Belitung, Anggota DPRD Provinsi Kepualauan Bangka Belitung, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Bantuan Keuangan Kepada Partai politik, Badan Kesbangpollinmas dan Bendahara Pengeluaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang diambil sebanyak 33 orang sebagai sampel dan dipilih secara purposive sampling. Data penelitian diambil dari penyebaran kuesioner kepada responden, studi dokumentasi dan pengamatan dilapangan serta metode analisa data dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian pada dasarnya implementasi kebiajkan bantuan keuangan kepada partai politik melalui Perda Nomor 7 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 dapat dilaksanakan. Sesuai tanggapan partai politik penerima bantuan keuangan dan para pelaksana kebiajkan terhadap penerapan prosedur pengajuan bantuan. Penyaluran bantuan dan laporan penggunaan bantuan keuangan bagi partai politik pada dasarnya dapat dipenuhi serta dilaksanakan oleh partai politik dan pelaksanaan kebijakan. Ditemukan juga dari segi laporan, partai politik menyatakan agak kesulitan dalam pembuatan laporan penggunaan bantuan keuangan. Untuk mengatasi kendala ini disarankan agar diadakan pelatihan teknis tata cara pembuatan laporan dan tata cara penggaran penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik. Sedangkan kepada pelaksana kebiajkan diadakan kegiatan peningkatan kapasitas dan pemahaman mengenai peraturan tentang kebiajakan bantuan keuangan kepada partai politik serta pelatihan penyusunan laporan keuangan partai politik.

Actions (login required)

View Item