Implementasi Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2013 Tentang Tambahan Penghasilan PNS Dan CPNS (Study Pada Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 Kota Lubuklinggau)

Fitrianty, Henny (2015) Implementasi Peraturan Walikota Nomor 50 Tahun 2013 Tentang Tambahan Penghasilan PNS Dan CPNS (Study Pada Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1 Kota Lubuklinggau). Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41823.pdf Download (8MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejaubmana pelaksanaan implementasi Peraturan Walikota Lubuklinggau nomor 50 Tahun 2013 tentang tambahan penghasilan PNS/CPNS ( study pada Kecamatan Lubuklinggau Timur 1 Kota Lubuklinggau ) yakni dimulai dari tahapan perencanaan. proses pelaksanaan,pengawasan dan evaluasi. Adapun tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota tersebut bertujuan untuk meningkatkan kinerja PNS dan CPNS. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS serta meningkatkan disiplin kerja PNS dan CPNS. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan data-data primer dan 5drunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan Walikota Lubuklinggau, Sekretaris Daerah, Kepala Bapedda, Kepala BKD, lnspektur, Sekretaris Carnal Lubuklinggau Timur 1, Lurah dan Staf Kecamatan Lubuklinggau Timur I, observasi di Kecamatan Lubuklinggau Timur I Kota Lubuklinggau dan studi dokumentasi dokumen Kecamatan Lubuklinggau Timur 1. Desain penelitian yang digunakan adalah penelilian kualitatif. Sedangkan kondisi nyata di lapangan diangkat berdasarkan hasil studi kasus-kualitatif dan teknik penyajiannya digunakan studi deskriptif-analitik. Dalam penelitian ini. data-data yang akan dikumpulkan diperoleh dari beberapa sumber, yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling. Hasil penelitian : (1) tahapan perencaoaan implementasi Peraturan Walikota terscbut telah dilaksanakan dengan baik sampai tingkat kecamatan, namun ada beberapa unit kerja kecamatan yang tidak menindaklanjuti dengan mengadakan sosialisasi di tingkat kelurahan. Sehingga tingkat kinerja serta disiplin pegawai terutama pegawai kelurahan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. (2). Tahap Proses pelaksanaan telah dilakukan deogan baik namun belum maksimal belum tersedianya SOP penyusunan laporan absensi pegawai dengan juknis pencairan dana TPP serta perlu dilakukan bimbingan teknis pembinaan operator serta bendaharawan kecamatan. (3) Tahap pengawasan dan evaluasi telah dilaksanakan deofan baik namun perlu peningkatan pengawasan terhadap disiplin pegawai tidak hanya pada ulruran disiplin pada tingkat kehadiran namun juga dilihat dari kinerja dan prestasi kerja pegawai yang bersangkutan.

Actions (login required)

View Item