Agustamar, Mouzar (2013) Restrukturisasi Birokrasi Dan Pengembangan Good Governance (Aspek Kompetensi Administrasi, Transparansi Dan Efisiensi Dalam Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Kota Tanjung Pinang). Masters thesis, Universitas Terbuka.
|
Text
41528.pdf Download (6MB) | Preview |
Abstract
Penelitian ini berjudul Restrukturisasi Birokrasi dan Pengembangan Good Governance (Aspek kompetensi Administrasi, Transparansi dan Efisiensi dalam Restrukturisasi Birokrasi Pemerintah Kota Tanjung Pinang). Penelitian ini didasarkan pada sebuah fenomena babwa dalam praktik otonomi daerah menurut Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004, sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, pemerintah daerah diberi kebebasan untuk menetapkan penamaan/nomenklatur, jenis dan jumlah Satuan Kerja Peranglrat Daerah (SKPD) yang disesuaikan dengan kebutuhan, kemampuan dan beban kerja yang ada di tingkat Pemerintah Daerah. Dengan kebijakan pemerintah yang demikian, secara implisit sebenarnya terlihat nuansa kesadaran bahwa praktik pembentukan kelembagaan birokrasi Pemerintah Daerah yang uniform sudah tidak relevan lagi dengan dinamika lingkungan internal maupun eksternalnya. Nuansa implisit lainnya sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut adaJah bahwa organisasi yang dibentuk Pemerintah Daerah haruslah disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bersifat terapan, yaitu dalam rangka menerapkan, menguji dan mengevaluasi kemampuan suatu teori dalam rangka memecahkan permasalahan-permasalahan praktis menyangkut restrukturisasi birokrasi yang diIaksanakan oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang dalam kaitannnya terhadap pengembangan Good Governance. Hasil penelitian menemukan bahwa secara umum proses restrukturisasi Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah di Kota Tanjungpinang masih sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dan berdasarkan potensi yang dimiliki, yaitu meliputi: luas wilayah, jumlah penduduk dan jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Selain itu, proses penetapan besaran organisasi perangkat daerah di Kota Tanjungpinang telah berpedoman pada perumpunan bidang yang diwadahi oleh Dinas atau Badan terkait. Restrukturisasi Birokrasi yang diIaksanakan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang belum mengarah pada pengembangan Good Governance. Restrukturisasi birokrasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tanjung Pinang tidak dalam kerangka mengakomodasi terjadinya peningkatan kompetensi administrasi, peningkatan transparansi maupun peningkatan efisiensi dari Birokrasi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Actions (login required)
 |
View Item |
