Tantangan Pustakawan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN

Wahyuningsih, Sri Suharmini (2015) Tantangan Pustakawan Indonesia Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN. In: Seminar Nasional FISIP-UT 2015 : Peluang dan Tantangan Indonesia Dalam Komunitas ASEAN 2015, 26 Agustus 2015, Balai Sidang Universitas Terbuka (UTCC).

Preview

Text fisip2015_16_srisw.pdf Download (867kB) | Preview

Abstract

Kesepakatan pemimpin ASEAN dalam memajukan masyarakat agar dapat mengembangan perekonomian yang adil, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi, sehingga menjadi kawasan yang stabil dan makmur pada tahun 2020 yang dipercepat menjadi tahun 2015. Dengan adanya kesepakatan tersebut berimplikasi setiap negara anggota ASEAN harus menerima dengan kesepakatan tersebut yaitu perdagangan bebas barang, jasa, investasi,tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas. Dengan demikian tenaga kerja yang dimiliki setiap negara harus terampil dan mempunyai kompetensi yang sejajar di lingkungan masyarakat ASEAN. Tenaga kerja terampil di setiap sektor, profesi maupun berbagai bidang tak terkecuali pustakawan. Untuk menjadikan pustakawan Indonesia yang terampil dan dapat menyesuaikan dengan pustakawan di lingkungan ASEAN, diperlukan pendidikan dan pelatihan sesuai kompetensi yang ditetapkan oleh pasar atau penerima kerja. Profil pustakawan Indonesia saat ini masih di bawah standar yang ditetapkan, ini dirasakan pengakuan tentang profesi pustakawan di Indonesia baru tahun 1988, sedangkan perundangan tentang perpustakaan baru muncul tahun 2007 dan standar tentang perpustakaan bermunculan setelah tahun 2008. Sehingga tantangan bagi pustakawan Indonesia untuk bersaing di lingkungan ASEAN dirasakan sangat berat, pustakawan harus bekerja keras dalam berusaha menyeimbangkan kompetensi maupun keterampilan dengan pustakawan atau tenaga kerja di lingkungan ASEAN. Upaya pustakawan dalam mensejajarkan diri dengan pustakawan ASEAN tidak dapat dilakukan sendiri perlu adanya dukungan maupun bantuan dari lembaga pendidikan dan pelatihan maupun kebijakan dari pemerintah.

Actions (login required)

View Item