Implementasi Otonomi Khusus Dalam Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kahupaten Nduga

Darmanto, (2015) Implementasi Otonomi Khusus Dalam Keuangan Daerah Pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kahupaten Nduga. Masters thesis, Universitas Terbuka.

Preview

Text 41746.pdf Download (6MB) | Preview

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 1) Mendeskripsikan dan menganalisis secara cermat tentang implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Da~rah Kabupaten Nduga; dan 2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah pada Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Nduga. Penelitian ini digunakan pendekatan pendekatan kualitatif, berarti mengandalkan temuan dan kemampuan dalam melakukan analisis intormasi melalui pedoman wawancara dan observasi. Instrumen penelitian ini dengan wawancara mendalam mengacu pada teori Edward III, menyatakan terdapat empat faktor dalam implementasi kebijakan, yaitu komunikasi,sumber daya, disposisi, dan strktur birokrasi. Model yang digunakan sebagai bahan analisis adalah konsep teori untuk menyatakan temuan atau fakta empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implemec.tasi otonomi khesus dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga, yang ditinjau dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, belum terlaksana sesuai yang diharapkan. Faktor-faktor pendukung implementasi otonomi khusus dalam pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Nduga, antara lain: kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, aspek sosial politik, aspek pertahanan dan keamanan, serta pertimbangan dan syarat lain dalam menyelenggarakan otonomi khusus. Sedangkan faktor penghambat antara lain: ketidaksamaan pemahaman dan persepsi tentang otonomi khusus, ketidakpercayaan antara masyarakat Papua dan pemerintah pusat, ketidaksiapan pemerintah daerah, kuantitas dan kualitas pelaksana otsus yang masih terbatas, belum adanya petunjuk teknis (Juknis) sebagai penjabaran dari UU Otsus, belum ditetapkannya Perdasus tentang pembagian, pengelolaan serta penerimaan keuangan sebagai bagian dari implementasi otonomi khusus, dan pola hubungan kerja yang belum terbangun secara sinergis.

Actions (login required)

View Item